Radarjakarta.id | DEPOK – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok berhasil merealisasikan 1.000 sertifikat aset milik Pemerintah Kota Depok tanpa menggunakan anggaran APBD tahun 2023.
Pencapaian ini merupakan terbesar di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia, terlebih dikerjakan dengan rentang waktu hanya empat bulan.
Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengakui, awalnya target ini terlihat berat. Muncul sikap pesimistis, pasalnya, pada tahun sebelumnya, sertifikasi 100 aset saja cukup sulit untuk direalisasikan.
Namun, berkat kerja keras seluruh elemen di Kantor Pertanahan Kota Depok, target tersebut akhirnya tercapai dalam waktu 4 bulan. Pemantik dari kerja cepat ini muncul setelah adanya kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pekerjaan ini Alhamdulillah selesai. Dapat kita lalui dengan perasaan gembira. Pekerjaan ini kita rekam bersama dan disaksikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkap Indra Gunawan dalam sambutan peresmian Gedung Arsip dan penyerahan 856 sertifikat aset daerah.
Sejalan dengan pencapaian tersebut, Indra pun mengungkapkan munculnya ‘tantangan’ dari Wali Kota Depok Mohammad Idris yang meminta BPN untuk merealisasikan sertifikasi 3.000 aset Pemkot dalam setahun.
“Beberapa bulan lalu saya bicara dengan wali kota, bahkan kami di-challenge (tantang) oleh Wali Kota apakah bisa merealisasikan 3.000 aset Pemkot. Kalau 4 bulan saja bisa seribu, berarti kalau setahun bisa 3,000-an,” ungkap Indra.
Indra Gunawan optimistis target tersebut dapat tercapai. Apalagi, BPN Kota Depok telah memiliki pengalaman dan strategi yang tepat dalam melakukan sertifikasi aset daerah di tahun 2023.
Sementara Wali Kota Depok Mohammad Idris mengakui, keberhasilan BPN Kota Depok dalam percepatan sertifikasi aset milik pemerintah. Besar sekali manfaat yang didapat dari program tersebut, salah satunya meningkatkan pengelolaan aset dan mencegah terjadinya sengketa.
“Dengan adanya sertifikasi ini Pemkot Depok dapat memiliki bukti kepemilikan yang sah dan terdaftar di BPN. Hal ini juga dapat meningkatkan nilai ekonomi aset Pemkot Depok. Harapannya, menjelang berakhirnya masa bakti saya, target bisa tembus 5.000 bidang yang disertifikatkan,” pinta politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Ketika disinggung soal kebutuhan BPN Kota Depok menyangkut kebutuhan rak dan fasilitas pendukung gedung arsip, Mohammad Idris siap memberikan kontribusi yang dibutuhkan.
“Kalau koordinasi seperti ini realisasinya terlihat, tentu Pemkot Depok juga memprioritaskan masukan dan harapan yang disampaikan. Semangatnya ada, wujudnya jelas. Tentu kita dukung, apalagi ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” terang Idris. | Eka*
