Radarjakarta.id | DEPOK – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Limo merilis hasil pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kantor panwaslu, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo Kota Depok. Sabtu (30/12/2023) lalu.
Dengan tanggung jawab sesuai Undang Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 11 Tahun 2023, Panwaslu Kecamatan Limo menjalankan pengawasan dengan serius dan cermat.
Ketua Panwascam Limo, Hery Hardianto,mengatakan Wilayah Kecamatan Limo yang terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Meruyung, Limo, Krukut, dan Grogol, memberikan tantangan tersendiri dalam melaksanakan pengawasan kampanye.
“Selama tahapan kampanye berlangsung, dari 28 November – 25 Desember 2023, tercatat 52 kegiatan kampanye. Di dominasi partai PKS dengan 17 kegiatan, diikuti Golkar dengan 14 kegiatan, dan Demokrat dengan 7 kegiatan,” kata Hery Hardianto.
Hery Hardianto, menegaskan Panwaslu Kecamatan Limo berhasil menjaga kondusivitas dan kelancaran pelaksanaan kampanye melalui sinergi dengan pihak terkait dan masyarakat setempat.
“Sebelum tahapan dimulai, Panwaslu menganalisis potensi pelanggaran, termasuk potensi keterlibatan ASN, TNI/Polri, pejabat BUMN/BUMD, serta konflik antar pendukung,” tegas Hery Hardianto.
Hery Hardianto, menjelaskan Langkah-langkah pencegahan dilakukan dengan menghubungi tim kampanye, memberikan penjelasan aturan, dan melibatkan komunikasi dengan masyarakat setempat.
“Tim kampanye diharapkan berkoordinasi dengan RW dan RT sebelum, selama, dan setelah kampanye,” jelas Hery Hardianto.
Lanjut, Hery Hardianto, Panwaslu Kecamatan Limo juga menjalin komunikasi erat dengan seluruh unsur, seperti Peserta Pemilu, Polsek, Koramil, pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan forum masyarakat.
“Melalui kegiatan sosialisasi partisipatif, surat himbauan, dan posko aduan masyarakat, mereka berusaha menjaga netralitas ASN dan mencegah pelanggaran kampanye,” tambah Hery Hardianto
Hery Hardianto, menuturkan dalam upaya memastikan informasi terkoneksi dengan cepat, Panwaslu Kecamatan Limo membentuk grup WhatsApp yang melibatkan unsur keamanan dan pemerintahan.
“Peningkatan kapasitas pengawas, baik formal maupun informal, menjadi fokus untuk mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran kampanye,” tutur Hery Hardianto.
Panwaslu Kecamatan Limo berharap upaya pencegahan dan kinerja pengawasan yang dilakukan dapat menciptakan tahapan kampanye yang aman, nyaman, dan kondusif.
“Pemilihan Umum Tahun 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan demokratis,” pungkas Hery Hardianto.
Selain itu, Panwaslu Kecamatan Limo secara intensif melakukan pengawasan terhadap tahapan logistik dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
Pengawasan logistik ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2023, dan regulasi terkait lainnya.
Ketua Panwascam Limo, Hery Hardianto, menyampaikan, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, sejumlah 1.423.760 surat suara dan ditambah 2 persen surat suara cadangan akan disediakan untuk Pemilu 2024.
Dengan jumlah total Tempat Pemungutan Suara (TPS) 280, Daftar Pemilih Tetap (DPT) 70.696 dengan 2% pembulatan keatas 1.414, surat suara 72.110, kotak suara 1400, tinta 560, dan bilik suara 1.120.
“Panwaslu Kecamatan Limo menjalankan pengawasan ketat untuk memastikan setiap komponen logistik memenuhi standar,” ujar Hary Hardianto.
Hary Hardianto, menjelaskan Panwaslu secara cermat menangani kerawanan logistik sebagai titik fokus dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Pemilihan Umum tahun 2024.
Berbagai aspek penting termasuk ketersediaan gudang, distribusi, dan koordinasi dengan PPK menjadi prioritas utama.
“Gudang harus memiliki standar yang memadai, termasuk luas gudang, kenyamanan, keamanan, akses jalan yang baik, dan jaminan aliran listrik dengan adanya genset atau listrik cadangan,” jelas Hery Hardianto.
Selain itu, Aspek jumlah perlengkapan pemungutan suara, seperti surat suara, amplop, tinta, alat coblos, bilik, kotak, sampul-sampul, menjadi perhatian serius.
“Distribusi dari gudang ke TPS membutuhkan perencanaan matang, termasuk pengamanan selama perjalanan, pertimbangan kondisi cuaca, dan penempatan yang aman di TPS,” lanjut Hery Hardianto
Selain aspek teknis, kerawanan non-teknis seperti cuaca eksternal, risiko tertukarnya perlengkapan antar kota TPS, atau antar kotak menjadi perhatian khusus untuk meminimalkan potensi masalah logistik.
Hery Hardianto, menuturkan Panwaslu Kecamatan Limo terlibat secara aktif dalam memberikan masukan kepada PPK untuk pencegahan potensi permasalahan logistik.
“Komunikasi yang baik, baik langsung maupun tidak langsung, terus dijaga untuk memantau perkembangan logistik bersama PPK Limo,” tutur Hery Hardianto.*
Panwaslu Kecamatan Limo juga menjalin komunikasi dengan pihak pemerintahan Kecamatan Limo untuk mendukung PPK Limo dalam penyediaan gudang logistik.
“Kami memastikan semua kenyamanan dan keamanan penyimpanan perlengkapan pemilihan umum,” tambah Hery Hardianto.
Terakhir, Panwaslu Kecamatan Limo bersama PPK Kecamatan Limo, KPU Kota Depok, serta Polsek dan Koramil melakukan pengecekan terhadap dua opsi gudang logistik di Kelurahan Meruyung dan Kelurahan Krukut.
“Berdasarkan evaluasi, Gudang Ridho Futsal Krukut di Kelurahan Krukut menjadi pilihan utama, mengingat pemilik gudang di Kelurahan Meruyung tidak siap untuk disewakan,” tutup Hery Hardianto. |Eka*
