Radarjakarta.id | KOTA DEPOK – Anggota DPRD Kota Depok mempertanyakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinas Kesehatan untuk mengentaskan stunting. PMT seharga 18 ribu per paket itu cuma berisi nasi, kuah dan tahu yang terjadi di wilayah Kecamatan Tapos.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, program PTM yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Depok, dinilai tidak sesuai pemenuhan gizi masyarakat. Apalagi program PMT ditujukan untuk pencegahan stunting dan ibu hamil.
“Gizinya di mana, masa hanya kuah sup, setelah diprotes baru ditambah nugget dan tahu, ini juga belum sesuai pemenuhan gizi,” ujar Ikravany kepada saat di hubungi awak media, Rabu (15/11/2023).
Program PMT sebelumnya sempat dipertanyakan sejumlah anggota DPRD Kota Depok. Sebab, anggaran program PTM sebesar Rp4,4 miliar dan ditujukan untuk 38 puskesmas.
“Satu porsinya dihitung Rp18 ribu termasuk pengantaran, isinya berupa kuah sup, nasi, dan air mineral, ini kan kurang ajar,” jelas Ikravany.
Setelah terjadi perdebatan program PMT, Dinas Kesehatan Kota Depok menambahkan lauk berupa tahu dan Nugget. Rencananya DPRD Kota Depok akan mengundang Puskesmas dan Dinkes, termasuk pihak ketiga yang menyediakan makanan program PMT.
“Saya ingin rapatnya bersifat terbuka jadi bisa dilihat oleh semua orang,” tegas ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok.
Pada paket makanan tambahan itu juga terdapat foto Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. Anggota DPRD Kota Depok menilai hal itu bisa diinterpretasikan karena tahun politik. | Eka*
|
