Radarjakarta.id | BATAM – Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahad siang 17 September 2023. Pertemuan ini dalam rangka rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang.
Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan ganti rugi warga Rempang, yang terdampak proyek Rempang Eco City akan disesuaikan dengan aset yang dimiliki warga. Sebab, sebelumnya terjadi konflik karena warga menolak pembangunan tersebut.
Tiga menteri tersebut Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.
Bahlil mengatakan, uang ganti rugi yang disesuaikan itu dihitung dari hak-hak yang sebelumnya sudah ditetapkan dan akan diberikan kepada warga. Itu diantaranya tanah seluas 500 meter persegi sudah dengan alas hak, rumah tipe 45 seharga Rp 120 juta, uang tunggu transisi hingga rumah jadi sebesar Rp 1,2 juta per jiwa, dan uang sewa rumah Rp 1,2 juta.
“Yang kali ini harus saya sampaikan adalah, bagi warga yang memang alas hak nya sudah ada dan bangunannya itu bagus, yang bukan tipe 45. Contoh, bangunannya bagus tapi ternyata rumahnya itu dihargai Rp 350 juta, itu akan dilihat oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam,” ujar Bahlil Ahad (17/9/2023).
“Termasuk dengan keramba, tanaman, sampan, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya,” tambahnya.
Bahlil menuturkan, usai melakukan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan pulau Rempang, di Batam Kepulauan Riau. Pihaknya juga sepakat terkait proses penanganan Rempang yang harus dilakukan dengan cara-cara yang lembut.
“Kami tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun temurun disana. Dan kita harus melakukan komunikasi dengan baik seperti sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung, ya kita harus bicarakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bakal mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan di Pulau Rempang.
“Saya kira nanti, mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana, akan memberikan penjelasan mengenai ini,” kata Presiden Jokowi, kepada awak media di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selasa 12 September 2023. | Eka*
