“Kenapa harus paripurna, karena jika satu pun syarat dilanggar atau tidak terpenuhi dari pemohon maka cacat administrasi, cacat hukum,” jelasnya.
Inda menegaskan bahwa BPN akan melawan segala upaya yang merugikan integritas dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Bagi BPN, satu pelanggaran terhadap persyaratan adalah cacat administrasi dan hukum, yang harus dihindari.
Dalam konteks koordinasi, Indra juga menyinggung keberadaan Ikatan Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Depok yang kini memiliki sekitar 264 anggota yang terverifikasi.
“Kami mendorong semua anggota IPPAT untuk menjaga soliditas, maksimalkan pola koordinasi dan berkomunikasi dengan BPN jika mengalami hambatan,” jelas dia.
“Jika ada notaris atau PPAT dipanggil ke BPN, itu lebih untuk tujuan koordinasi. BPN lebih fokus pada pembinaan, dan memperkuat hubungan dengan PPAT dan notaris sebagai mitra kerja penting,” tambahnya.
Terakhir, Indra Gunawan kembali mengingatkan seluruh PPAT dan notaris untuk menjalankan sumpah dan amanah mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjaga kehormatan profesi mereka serta martabat BPN sebagai pelayan masyarakat.
“Jaga kehormatan dan marwah profesi atas sumpah jabatan yang telah diikrarkan. Bersama kita beri edukasi masyarakat tentang pentingnya hak atas tanah dan prosedur sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku,” tutup Indra Gunawan. | Eka*
