“Apabila dalam jangka waktu paling lama dua tahun pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan, UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
Headlines
Tag: Supremasi Hukum
Prof Henry Indraguna: Aksi Main Hakim Sendiri Ancam Negara Hukum, Negara Harus Hadir Cegah Kemiskinan dan Kekerasan Massa
JAKARTA, Radarjakarta.id – Fenomena aksi main hakim sendiri (eigenrichting) kembali menjadi perhatian publik setelah dua […]
HMN Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden
JAKARTA, Radarjakarta.id – Harmoni Muslim Nusantara (HMN) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kepala Kepolisian Negara […]

Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto, Pakar Hukum: Ujian Etika dan Risiko Politik
JAKARTA, RadarJakarta.id — Presiden Prabowo Subianto mengukir keputusan monumental menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









