“Apabila dalam jangka waktu paling lama dua tahun pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan, UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
Headlines
Tag: reformasi hukum
Akademisi Ajak Masyarakat Dukung Penerapan KUHP Baru
JAKARTA, Radarjakrta.id – Indonesia memasuki fase baru dalam sistem hukum pidana setelah Kitab Undang-Undang Hukum […]
Mahasiswa Jakarta Kawal Implementasi KUHAP Baru melalui Diskusi Publik
JAKARTA, Radarjakarta.id — Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa […]

Prabowo Turunkan Tim Super Reformasi Polri: Jimly & Listyo Siap Bongkar Total Sistem Kepolisian
Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, resmi mengumumkan kolaborasi strategis antara Komite Percepatan Reformasi Polri dan Tim Transformasi Reformasi Polri. Sinergi dua kekuatan ini disebut sebagai gerakan terpadu terbesar dalam sejarah reformasi Polri, menandai babak baru profesionalisme dan transparansi Korps Bhayangkara.
Presiden Prabowo Tegas: Hentikan Kriminalisasi Rakyat Kecil
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Plt Kajari Jakbar Haryoko Benahi Integritas Pasca Skandal
Pasca dicopotnya Hendri Antoro dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kajari Jakbar), Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung menunjuk Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Haryoko Ari Prabowo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Jakbar.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.











