JAKARTA, Radarjakarta.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bersama para pengelola apartemen di DKI Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin, Kepala BPS Kota Jakarta Barat, jajaran pelaksana dan Garda SE2026, serta 100 perwakilan pengelola apartemen dari total 393 apartemen di Jakarta.
FGD yang mengusung tema “Memperkuat Kolaborasi SE2026: Peran Vital Apartemen Mewujudkan Data Ekonomi yang Lengkap dan Akurat” ini menekankan pentingnya keterlibatan pengelola hunian vertikal dalam mendukung pendataan ekonomi nasional.
Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, menyampaikan bahwa keberhasilan SE2026 di Jakarta (sebagai kota global) sangat bergantung pada keterbukaan akses data dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengelola apartemen.
“Apartemen memiliki peran strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan kependudukan. Dukungan pengelola sangat penting, mulai dari membuka akses pendataan, menyediakan informasi dasar unit dan penghuni, hingga membantu sosialisasi SE2026 agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil,” ujar Nurul Hasanudin.
Nurul Hasanudin mengakui, bahwa pengalaman yang sebelumnya di lapangan petugas sensus sangat sulit mengumpulkan data karena ketatnya aturan hunian di apartemen. Sehingga data yang bisa direalisir hanya sekitar 5 hingga 10 persen saja.
”Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari P3RSI dapat mengkoordinasikan kepada anggotanya. Semoga dengan kolaborasi BPS dan P3RSI data sensus yang diperoleh di apartemen bisa dimaksimalkan,” harapnya.
Ia menambahkan, data SE2026 akan menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi perkotaan, sejalan dengan arah pembangunan berbasis data yang dicanangkan pemerintah pusat.
FGD ini menghadirkan dua narasumber, yakni Eka Nuvitasari dari Garda SE2026 BPS dan Adjit Lauhatta, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI). Diskusi berlangsung interaktif, membahas tantangan pendataan di apartemen serta sinergi antara BPS dan pengelola hunian vertikal.
Adjit Lauhatta menegaskan bahwa P3RSI mendukung penuh pelaksanaan SE2026, namun juga mendorong perbaikan tata kelola rumah susun agar data yang dihimpun akurat dan berkelanjutan.
“Sensus yang akurat membutuhkan tata kelola rumah susun yang tertib, transparan, dan patuh regulasi. P3RSI siap menjadi mitra strategis pemerintah dan BPS dalam memastikan partisipasi penghuni serta pengelola,” kata Adjit.
P3RSI sendiri resmi berdiri pada 31 Mei 2012 di Bogor, Jawa Barat, sebagai respons atas semakin kompleksnya pengelolaan rumah susun di Indonesia. Organisasi ini menjadi wadah kolektif bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan hak dan kewajiban penghuni, serta mendorong tata kelola hunian vertikal yang sehat.
Melalui forum ini, BPS dan P3RSI sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci sukses SE2026. Dengan keterlibatan aktif pengelola apartemen dan penghuni rumah susun, diharapkan data ekonomi yang dihasilkan semakin lengkap, akurat, dan dapat menjadi dasar kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Intinya P3RSI siap mendukung dan menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini. Sensus akurat, kebijakan tepat, sangat penting bagi bangsa ini. Mari kita sukseskan SE2026,” pungkas Adjit.|Bemby
