JAKARTA, Radarjakarta.id – Pernyataan pengamat politik Selamat Ginting yang menyebut Presiden Prabowo Subianto “pasti” akan mengganti Kapolri bulan depan memicu pro dan kontra di kalangan publik. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), menilai klaim tersebut menyesatkan dan perlu dikritisi dengan tajam.
Menurut Haidar, pergantian pejabat tinggi negara bukanlah soal opini bebas. “Dalam negara hukum, isu pergantian pejabat tinggi harus mengikuti regulasi, konstitusi, dan kebutuhan obyektif lembaga,” kata Haidar, Jumat (12/9/2025).
Dasar hukum dan prosedur
Penggantian Kapolri diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan mekanisme politik di DPR. Presiden memang memiliki hak mengusulkan calon Kapolri, tetapi prosesnya tidak bisa diputuskan berdasarkan rumor atau prediksi. “Klaim bahwa bulan depan ‘pasti’ ada pergantian Kapolri tanpa landasan hukum atau sinyal resmi dari pemerintah memberi kesan bahwa jabatan Kapolri hanyalah transaksi politik jangka pendek,” ujar Haidar.
Risiko terhadap stabilitas politik dan keamanan
Isu spekulatif terkait pergantian Kapolri berpotensi menimbulkan kegaduhan. Polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum bisa terdistraksi oleh rumor politik yang tidak produktif. “Menghembuskan kabar pergantian tanpa bukti valid menciptakan ketidakpastian di tubuh Polri dan di mata publik,” tambah Haidar.
Integritas analisis publik
Haidar menekankan bahwa pengamat seharusnya menyajikan kajian berbasis data dan indikator kinerja, bukan sekadar sensasi. “Jika benar ada wacana pergantian, harus ada argumentasi rasional misal evaluasi kinerja Kapolri atau faktor hukum yang menuntut perubahan. Tanpa itu, analisis berubah menjadi pencarian perhatian media,” jelasnya.
Dampak komunikasi politik Presiden
Klaim sepihak seperti ini justru kontraproduktif bagi citra Presiden Prabowo yang menekankan stabilitas dan konsistensi pemerintahan. Pernyataan resmi dari Istana, bukan opini spekulatif, yang sahih untuk publikasi terkait kebijakan strategis.
Risiko politik serius
Haidar memaparkan empat risiko utama dari rumor pergantian Kapolri:
1. Erosi kepercayaan publik, yang membuat pemerintah terlihat tidak solid.
2. Delegitimasi Polri, karena Kapolri bisa dianggap sebagai “penjaga kursi sementara.”
3. Eksploitasi oleh oposisi, yang bisa memecah belah antara Presiden, DPR, dan Polri.
4. Distraksi terhadap agenda prioritas pemerintah, sehingga masyarakat fokus pada gosip politik ketimbang isu substansial.
Haidar menegaskan, klaim bahwa Presiden Prabowo pasti akan mengganti Kapolri lemah secara metodologis dan berbahaya secara politik. “Dalam negara hukum yang sehat, pergantian pejabat tinggi harus didasarkan pada kinerja dan kebutuhan nasional, bukan sensasi politik musiman,” pungkas Haidar.***
