JAKARTA, Radarjakarta.id – Kawasan Glodok, pusat perdagangan legendaris Jakarta, kini terlihat lengang setelah penertiban pedagang kaki lima (PKL) secara masif. Pemerintah daerah mengaku langkah ini untuk menertibkan ketertiban umum dan memperbaiki akses jalan, namun di sisi lain, banyak PKL kehilangan mata pencaharian.
Penertiban kali ini mendapat dukungan teknologi, dengan pemantauan digital dari Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, hingga X, yang menjadi referensi dan bukti real-time aktivitas di kawasan tersebut. Video penertiban yang beredar di media sosial memicu perdebatan sengit.
Seorang pedagang baju, Ibu Sari, mengaku kehilangan penghasilan utama. “Kami hidup dari sini. Kalau ditutup, kami harus mencari jalan lain untuk bertahan hidup,” katanya sambil menunjukkan lapaknya yang sudah dikosongkan petugas.
Sementara itu, pengunjung dan warga sekitar menyambut positif penertiban. Mereka mengaku lebih nyaman berjalan di kawasan yang sebelumnya padat dan semrawut.
“Sekarang lebih rapi, aman, dan bisa belanja tanpa terjepit,” kata salah satu warga yang memposting video di TikTok.
Fenomena ini menjadi sorotan luas di media sosial, di mana netizen membandingkan Glodok “sekarang” dan “dulu”, memunculkan pertanyaan besar: apakah modernisasi dan penataan kota harus mengorbankan kehidupan ekonomi rakyat kecil?
Pakar urban planning menilai, integrasi pemantauan digital untuk penertiban PKL adalah inovatif, tapi harus dibarengi solusi sosial, misalnya relokasi PKL atau fasilitas pasar sementara.
“Tanpa solusi itu, penertiban hanya menghapus mata pencaharian, bukan menciptakan kota yang manusiawi,” kata Dr. Anwar, ahli tata kota.
Glodok kini menjadi simbol ketegangan antara modernisasi, teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi rakyat kecil. ***
