Pelayanan Hukum bagi WNI di Mancanegara, Ketua PA Jakpus Paparkan Mekanisme Isbat Nikah

Foto: Istimewa
banner 468x60

Digitalisasi Dituntut Memberikan Manfaat Nyata

Agenda berikutnya menghadirkan paparan Wakil Ketua PTA Jakarta, Dr. Drs. Abdul Ghofur, S.H., M.H., dengan tema Digitalisasi Peradilan Agama: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Paparan tersebut dimoderatori Hakim Tinggi Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Digitalisasi menjadi salah satu isu strategis karena perkembangan teknologi telah mengubah kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk dalam lingkungan peradilan.

Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mendukung efektivitas administrasi, memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan ketertiban pengelolaan perkara, serta mempermudah masyarakat memperoleh layanan pengadilan.

Namun, modernisasi tidak cukup hanya ditandai dengan penggunaan sistem elektronik. Kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, pengawasan, dan konsistensi penerapan prosedur tetap menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi perlu dilihat dari manfaatnya terhadap kualitas pelayanan, bukan semata-mata dari banyaknya sistem atau aplikasi yang digunakan.

Ketua PA Jakarta Pusat Angkat Persoalan Perkawinan WNI di Mancanegara

Sorotan lain dalam kunjungan tersebut adalah paparan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., mengenai Administrasi Tata Kelola dan Implementasi Sidang Isbat Nikah (SIN) di Luar Negeri.

Materi ini mengangkat kebutuhan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, terutama terkait perkawinan yang belum tercatat sesuai ketentuan hukum nasional.

Mobilitas masyarakat Indonesia sebagai pekerja migran, pelajar, dan diaspora menghadirkan berbagai persoalan administrasi keluarga yang tidak selalu mudah diselesaikan dari negara tempat mereka tinggal.

Perkawinan yang belum tercatat dapat menimbulkan hambatan ketika pasangan membutuhkan dokumen untuk kepentingan administrasi kependudukan, pencatatan kelahiran anak, pembuktian hubungan keluarga, maupun kepentingan keperdataan lainnya.

Aliyuddin menjelaskan bahwa Sidang Isbat Nikah merupakan salah satu jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengesahan perkawinan apabila persyaratan dan ketentuan hukum terpenuhi.

Dalam prosesnya, hakim harus memeriksa identitas para pihak, bukti perkawinan, wali, saksi, terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, serta ada atau tidaknya halangan hukum.

Artinya, permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan hanya berdasarkan pengakuan pemohon atau kebutuhan memperoleh dokumen perkawinan. Pembuktian dan pertimbangan hukum tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari radarjakarta.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.