JAKARTA, RadarJakarta.id – Pekan Diskusi Film Indonesia 2026 hari kedua mengangkat pentingnya membangun ekosistem perfilman yang inklusif dengan memberikan ruang setara bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton maupun sebagai bagian dari proses produksi film.
Diskusi bertema “Membangun Perfilman yang Inklusif” tersebut digelar Selasa (12/8/2026) di Pusat Perfilman Nasional (PFN) Heritage Jakarta. Kegiatan menghadirkan sutradara film Teman Tegar Maira Anggie Frisca, perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Drs. Gufron Sakaril, Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dr. Dante Rigmalia, serta Founder Inklusi Film Indonesia Budi Sumarno.
Forum tersebut menegaskan bahwa perfilman inklusif tidak cukup hanya dengan menghadirkan karakter penyandang disabilitas dalam cerita. Mereka juga perlu diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam seluruh tahapan produksi, mulai dari praproduksi, produksi hingga pascaproduksi.
Gufron Sakaril mengatakan, ekosistem film inklusif harus dibangun sejak awal proses pembuatan karya hingga film tersebut dapat dinikmati masyarakat di bioskop.
“Kita membutuhkan sebuah ekosistem inklusif untuk film di setiap tahap, mulai dari pembuatan, praproduksi, produksi, pascaproduksi, termasuk ketika film sudah jadi dan harus bisa dinikmati di bioskop,” ujar Gufron.
Menurutnya, representasi penyandang disabilitas dalam film memang penting. Namun, kesempatan untuk terlibat dalam proses produksi juga harus menjadi perhatian.
Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai profesi, seperti pemeran, penulis skenario, kru, sutradara hingga produser. Selain membuka kesempatan profesional, keterlibatan tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi penyandang disabilitas.
“Lebih dari itu, yang penting juga adalah bagaimana disabilitas bisa berpartisipasi dalam proses produksi film itu sendiri,” katanya.
Gufron berharap film yang mengangkat isu disabilitas tidak hanya mengejar jumlah penonton atau keuntungan komersial. Film juga harus mampu mengubah cara pandang masyarakat dan menghapus diskriminasi serta stigma terhadap penyandang disabilitas.
Ia juga menekankan pentingnya pemberian penghargaan yang setara bagi pekerja film penyandang disabilitas. Ketika tampil sebagai pemeran, misalnya, honor yang diterima semestinya mengikuti standar dan nilai pasar yang berlaku.
Tak Harus Bertema Disabilitas
Founder Inklusi Film Indonesia Budi Sumarno mengatakan, inklusivitas dalam perfilman tidak harus diwujudkan melalui film yang secara khusus mengangkat tema disabilitas.
Menurutnya, film dengan tema umum pun dapat melibatkan penyandang disabilitas sebagai pemain maupun kru berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.
“Bisa juga membuat film yang tidak harus temanya disabilitas, tetapi melibatkan disabilitas. Teman-teman bukan dilihat dari sisi keterbatasannya, tetapi memang karena punya skill dan kemampuan,” tutur Budi.
Selain keterlibatan dalam produksi, Budi menyoroti pentingnya aksesibilitas konten agar film dapat dinikmati oleh penonton dengan beragam kebutuhan.
Salah satunya melalui penyediaan takarir aksesibel atau subtitles for the deaf and hard of hearing (SDH), serta audio-deskripsi bagi penonton tunanetra.
Menurut Budi, audio-deskripsi sebaiknya dipikirkan sejak tahap pengembangan film. Narasi yang menggambarkan unsur visual perlu dirancang agar membantu penonton tunanetra memahami adegan yang berlangsung.
Karena itu, proses tersebut idealnya melibatkan penulis, sutradara, ahli audio-deskripsi, serta penyandang tunanetra untuk melakukan uji coba terhadap narasi yang dibuat.
Film sebagai Media Edukasi
Sementara itu, sutradara Teman Tegar, Maira Anggie Frisca, menilai keberagaman tema dalam perfilman perlu berjalan beriringan dengan keberagaman orang-orang yang terlibat dalam ekosistemnya.
Menurut Anggie, isu disabilitas tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai tema cerita. Penyandang disabilitas juga perlu menjadi bagian nyata dari ekosistem perfilman.
“Bukan cuma sekadar mengangkat disabilitasnya saja, tapi bagaimana keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas menjadi bagian dari satu ekosistem film,” kata Anggie.
Ia menilai diskusi mengenai perfilman inklusif perlu diperbanyak dan diperluas agar masyarakat semakin memahami perjuangan penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya.
Anggie juga melihat film dapat menjadi media pembelajaran, termasuk di lingkungan pendidikan. Film yang mengangkat nilai-nilai inklusivitas dapat digunakan untuk membangun kesadaran sejak usia dini sekaligus mencegah perundungan di sekolah.
Ia berharap kegiatan diskusi seperti Pekan Diskusi Film Indonesia tidak hanya dihadiri komunitas penyandang disabilitas, tetapi juga semakin banyak masyarakat non-disabilitas.
KND Dorong Panduan Film Inklusif
Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dr. Dante Rigmalia mengapresiasi keterlibatan sineas dalam mengangkat isu disabilitas. Ia sekaligus mendorong agar panduan produksi film inklusif disosialisasikan secara luas kepada para sineas.
Dante mengatakan, film memiliki kekuatan sebagai media edukasi, kampanye, sosialisasi sekaligus sarana menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas sejak tahap awal pembuatan film hingga evaluasi. Dengan demikian, representasi yang ditampilkan di layar dapat lebih sesuai dengan pengalaman dan kondisi penyandang disabilitas.
“Disabilitas dihadirkan untuk bisa berdiskusi sejak awal dalam proses pembuatan film sampai juga evaluasinya, sehingga representasinya akan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan disabilitas,” kata Dante.
Dante menegaskan, penyandang disabilitas merupakan sumber utama ketika berbicara mengenai kebutuhan dan pengalaman mereka. Karena itu, suara mereka tidak seharusnya diabaikan dalam proses produksi film.
Aksesibilitas Harus Menjadi Bagian Produksi
Dante menambahkan, prinsip inklusivitas harus dibarengi dengan pemenuhan akomodasi yang layak dan aksesibilitas. Kebutuhan tersebut dapat berbeda sesuai kondisi masing-masing penyandang disabilitas.
Dalam perfilman, aksesibilitas tidak hanya menyangkut konten, tetapi juga fasilitas fisik. Gedung bioskop dan ruang pemutaran perlu menyediakan sarana yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses pertunjukan dengan aman dan nyaman, termasuk jalur yang ramah pengguna kursi roda.
Untuk penonton tuli, akses dapat diberikan melalui takarir atau bahasa isyarat sesuai kebutuhan. Sementara bagi penonton tunanetra, audio-deskripsi dapat membantu memahami unsur visual dalam film.
Dante menjelaskan, kondisi kedisabilitasan sering kali semakin berat ketika lingkungan tidak menyediakan akses dan penyesuaian yang dibutuhkan.
“Sering kali kondisi kedisabilitasan itu muncul ketika lingkungan tidak memberikan akses, tidak memberikan penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.
Pekan Diskusi Film Indonesia yang digelar dalam rangka Kreatif Merdeka Carnival 2026 pada akhirnya menegaskan bahwa perfilman inklusif bukan sekadar menghadirkan karakter penyandang disabilitas di layar.
Ekosistem tersebut mencakup representasi yang tepat, kesempatan kerja setara, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses produksi, aksesibilitas fasilitas, hingga penyediaan konten yang dapat dinikmati seluruh masyarakat.
Kolaborasi pemerintah, komunitas disabilitas, sineas, pekerja film, pelaku industri, lembaga pendidikan, serta pengelola bioskop dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan ekosistem perfilman yang setara.
Dengan semakin terbukanya ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi sebagai aktor, penulis, kru, sutradara maupun produser, industri film Indonesia diharapkan mampu menghasilkan karya yang lebih beragam sekaligus membangun ekosistem budaya yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat.
