JAKARTA, Radarjakarta.id – Kritik tajam terhadap dominasi partai politik kembali mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Menggugat Peran Partai Politik dan Implementasi Kedaulatan Rakyat” yang digelar Institute for Public Policy Study (IPPS) Indonesia di Jakarta, Senin, 1 September 2025.
Diskusi menghadirkan dua narasumber, Yusuf Blegur dan H.Y. Husein Ibrahim. Keduanya menyoroti kuatnya intervensi partai terhadap anggota legislatif yang dinilai telah mengikis makna kedaulatan rakyat.
“Begitu seorang kader duduk di DPR, ia seharusnya bebas menyuarakan aspirasi rakyat. Faktanya, yang ada sekarang hanyalah wakil partai, bukan wakil rakyat,” ujar Yusuf.
Ia menyinggung pemecatan mendadak dua anggota DPR dari Partai NasDem dan satu dari Golkar pascagelombang unjuk rasa beberapa hari lalu. “Seharusnya mekanisme pemberhentian melalui DPR, bukan keputusan sepihak partai. Pemecatan itu justru membuka aib, bahwa partai lebih berkuasa dari parlemen,” tegasnya.
Menurut Yusuf, demokrasi internal partai pun hampir tidak ada. “Partai politik dikuasai modal, garis keturunan, dan feodalisme. Demokrasi di dalam partai saja sulit ditemukan, apalagi untuk mewakili rakyat. Partai kini berubah menjadi tirani demokrasi, tirani konstitusi,” katanya.
Nada serupa disampaikan H.Y. Husein Ibrahim. Ia menilai praktik politik hari ini justru menjauhkan rakyat dari ruang pengambilan keputusan. “DPR seharusnya menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun fungsi itu lumpuh ketika anggota DPR lebih takut pada ketua umum partai ketimbang rakyat yang memilihnya,” ucap Husein.
Husein juga mengkritik produk legislasi era Presiden Joko Widodo yang menurutnya lebih berpihak kepada oligarki ketimbang masyarakat. “Undang-undang yang lahir memberi karpet merah kepada pemilik modal. Kalau aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan, rakyat tidak perlu turun ke jalan, apalagi sampai ada korban jiwa,” katanya.
Kedua narasumber sepakat bahwa partai politik belum benar-benar menjadi pilar demokrasi, melainkan justru sumber masalah. Mereka bahkan menyinggung perlunya pemimpin independen seperti almarhum BJ Habibie yang mampu memimpin transisi demokrasi tanpa intervensi partai.
“Habibie bisa mengambil keputusan berseberangan dengan elite karena ia tidak terikat partai. Itu bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati bisa lahir tanpa tekanan politik,” tutur Yusuf.
Peserta diskusi pun berharap Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi DPR agar kembali berfungsi sebagai representasi rakyat. “Harapan kami, pintu DPR tidak lagi digembok. Pemimpin besar membuka ruang dialog, bukan menutupnya,” kata Husein.
Diskusi ditutup dengan doa bagi para korban unjuk rasa. “Mereka adalah simbol suara rakyat yang tidak didengar. Pengorbanan itu jangan sampai sia-sia, tetapi menjadi momentum perbaikan politik Indonesia,” ujar Yusuf.***
