BOGOR, Radarjakarta.id — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengirim pesan keras sekaligus strategis kepada insan pers nasional. Di tengah derasnya arus informasi, polarisasi politik, dan tekanan digital, wartawan ditegaskan sebagai benteng terakhir penjaga kebangsaan, demokrasi, dan keutuhan NKRI.
Pernyataan itu disampaikan Johnny dalam forum tertutup namun penuh makna saat Retret Orientasi Kebangsaan dan Bela Negara di Pusat Pendidikan Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, Rumpin, Kabupaten Bogor, Sabtu (31/1/2026).
Forum yang diinisiasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI itu menjadi momentum perdana Johnny Edison Isir yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri untuk menyapa langsung para pimpinan media nasional.
Namun lebih dari sekadar perkenalan, diskusi berkembang tajam. Isu demokrasi, kekuatan narasi publik, hingga peran media dalam menjaga stabilitas bangsa mengemuka dalam suasana hangat, terbuka, dan tanpa sekat.
Wartawan Bukan Sekadar Penyampai Berita
Peraih Adhimakayasa Akpol 1996 ini secara terbuka mengakui bahwa kerja jurnalistik bukan pekerjaan biasa. Menurutnya, media memiliki kuasa membentuk kesadaran publik, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
“Ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Johnny.
Ia menyebut, tanpa pers yang kuat, profesional, dan berintegritas, demokrasi berisiko kehilangan arah.
Kebebasan Pers: Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Hak
Johnny menegaskan, kebebasan pers bukan hadiah kekuasaan, melainkan amanat konstitusi yang wajib dijaga bersama. Dalam sistem negara hukum dan demokrasi, pers ditempatkan sebagai pilar utama, sejajar dengan elemen-elemen demokrasi lainnya.
“Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers adalah salah satu pilar utama. Kebebasan pers adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab justru bisa merusak kepercayaan publik.
Peringatan Tegas: Bebas, Tapi Bertanggung Jawab
Di hadapan para pimpinan media, Johnny secara lugas menekankan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan profesionalisme, etika, dan kepatuhan hukum.
Menurutnya, prinsip itulah yang menjadi fondasi agar pers tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan sempit atau sensasi sesaat.
“Kebebasan pers harus sejalan dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” katanya.
Polri & Media: Aliansi Strategis Penjaga Ruang Publik
Silaturahmi ini menegaskan arah baru hubungan Polri dan insan pers—bukan relasi kaku, melainkan kemitraan strategis dalam menjaga ruang publik yang informatif, berimbang, dan kondusif.
Polri berharap sinergi yang dibangun melalui dialog terbuka seperti ini mampu memperkuat nilai kebangsaan, menjaga kualitas demokrasi, serta meredam disinformasi di tengah tantangan zaman.
Di tengah derasnya arus informasi dan kepentingan, pesan Johnny jelas: pers bukan musuh negara pers adalah penjaga republik.***
