RADAR JAKARTA|Jakarta – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo. IKPI menilai penunjukan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat fondasi sistem perpajakan nasional serta membuka ruang dialog dan kemitraan strategis yang lebih luas antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan para pemangku kepentingan, khususnya profesi konsultan pajak.
Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono, menekankan bahwa tantangan fiskal saat ini bersifat tidak hanya teknis, tetapi juga strategis. Ia menyatakan perlunya membangun hubungan yang elastis, responsif, dan berbasis kepercayaan antara otoritas pajak dan masyarakat, termasuk para profesional di bidang perpajakan.
“Penunjukan Pak Bimo menjadi sinyal positif bagi masa depan perpajakan Indonesia. IKPI berharap kepemimpinan baru ini dapat membuka ruang kemitraan yang lebih strategis. DJP diharapkan tak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra transformasi yang dapat memberdayakan konsultan pajak dalam menghadapi tantangan digital, memperluas basis kepatuhan sukarela, dan meningkatkan literasi perpajakan masyarakat,” ujar Jemmi, Kamis (22/5/2025).
Lebih lanjut, Jemmi menyatakan bahwa IKPI siap berperan aktif dalam mendukung reformasi perpajakan yang mengarah pada sistem yang lebih elastis, praktis, dan ekonomis. Menurutnya, keberhasilan agenda digitalisasi dan modernisasi perpajakan sangat bergantung pada dialog yang konstruktif antara DJP dan konsultan pajak—pihak yang selama ini menjadi penghubung antara negara dan wajib pajak.
“Konsultan pajak bukan hanya mitra teknis, tetapi juga mitra strategis. Di era modernisasi fiskal, kami berharap DJP semakin terbuka terhadap masukan profesional dan menjadikan kolaborasi ini sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan rasio pajak, kepatuhan, dan efisiensi sistem perpajakan,” tegasnya.
IKPI juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh agenda Dirjen Pajak baru melalui program edukasi, asistensi teknis, serta penguatan tata kelola profesi yang akuntabel dan berintegritas.
“Sudah saatnya kemitraan antara DJP dan IKPI ditempatkan pada level yang lebih strategis—bukan sekadar pelengkap, tetapi sebagai pilar penting dalam merancang kebijakan perpajakan yang tepat sasaran, implementatif, dan berkelanjutan,” tutup Jemmi.
Penunjukan Bimo Wijayanto diharapkan tidak hanya membawa semangat baru bagi DJP, tetapi juga menjadi titik tolak transformasi hubungan antara negara dan pelaku sektor perpajakan. IKPI berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam membangun sistem perpajakan Indonesia yang adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.|Prabowo*
