JAKARTA, Radarjakarta.id – Harmoni Muslim Nusantara (HMN) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dan Komisi III DPR RI. Dalam forum itu, Kapolri menegaskan bahwa Polri seharusnya tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian tertentu.
HMN menilai sikap Kapolri patut diapresiasi karena sejalan dengan amanat reformasi 1998, yang menempatkan Polri sebagai lembaga negara yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Menurut HMN, usulan menjadikan Polri berada di bawah kementerian justru berpotensi mengerdilkan peran Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan publik.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri atas pernyataannya yang tegas dan penuh integritas dalam menyikapi wacana tersebut,” ujar Co-Founder HMN Dodo Baidlowi, dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
HMN juga menyoroti pernyataan simbolik Kapolri yang menyebut lebih memilih menjadi petani dibanding harus menjabat sebagai “menteri kepolisian”. Menurut HMN, pernyataan itu mencerminkan sikap kenegarawanan dan keberanian moral dalam menjaga marwah institusi Polri.
“Sikap Kapolri menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga independensi dan profesionalisme Polri sebagai lembaga yang netral, melayani seluruh rakyat, serta bekerja berdasarkan hukum dan konstitusi,” lanjut Dodo.
HMN menegaskan bahwa independensi Polri merupakan prasyarat utama bagi tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Penempatan Polri di bawah kementerian dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengaburkan garis komando, serta melemahkan prinsip netralitas aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, HMN memandang sikap Kapolri sebagai pesan penting bagi publik bahwa jabatan bukanlah tujuan utama, melainkan sarana pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Atas dasar itu, kami menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan pandangan Kapolri dalam mempertahankan posisi Polri sebagai lembaga negara yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
HMN berharap Polri terus melakukan pembenahan internal, memperkuat kepercayaan publik, serta konsisten berada di jalur reformasi institusional yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi.
