Haidar Alwi: Menggoreng Kembali Isu Judi Online terhadap Dasco merupakan Distorsi Rasionalitas Politik

R. Haidar Alwi
banner 468x60

Klarifikasi Sufmi Dasco Ahmad dan Pertarungan Reputasi dalam Demokrasi Digital

Pada 18 November 2026, Dasco menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya, @sufmi_dasco. Ia menegaskan bahwa pemberitaan Tempo tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online dan dirinya bukan objek utama laporan.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Dasco juga menyatakan akan berkonsultasi dengan pengacara mengenai unggahan media sosial yang secara langsung menuduhnya terlibat judi online berdasarkan penafsiran terhadap pemberitaan Tempo. Ia membantah melakukan doxing maupun intimidasi, sekaligus menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berbicara dan pemeriksaan lebih lanjut oleh penegak hukum.

Klarifikasi itu memperlihatkan perbedaan mendasar antara isi pemberitaan jurnalistik dan interpretasi pihak lain terhadap pemberitaan. Media memiliki hak melakukan investigasi, tetapi pihak yang mengembangkan tuduhan langsung juga bertanggung jawab atas dasar dan kebenaran pernyataannya. Sebuah laporan tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menyatakan seseorang terlibat tindak pidana apabila bukti yang mendukung kesimpulan itu belum tersedia.

Ruang digital membuat persoalan reputasi semakin kompleks. Satu potongan informasi dapat disebarkan berulang kali, diberi judul provokatif, kemudian diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat yang belum membaca sumber awal. Jumlah tayangan, komentar, dan pengulangan unggahan bukan ukuran kebenaran. Karena itu, literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, melainkan kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks, membedakan fakta dari opini, serta menahan diri sebelum menyebarkan tuduhan.

Kebebasan pers dan kebebasan berekspresi tetap menjadi fondasi demokrasi. Namun, keduanya berjalan bersama tanggung jawab terhadap akurasi dan penghormatan atas hak setiap warga negara. Pejabat publik terbuka terhadap kritik, pengawasan, dan pemeriksaan hukum. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Konsistensi Haidar sejak April 2025 dalam mengkritisi konstruksi pemberitaan mengenai Dasco memperlihatkan pentingnya prinsip itu, jauh sebelum dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden berkembang.

“Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tuduhan pidana membutuhkan pembuktian. Pers wajib menjaga integritas, masyarakat wajib menjaga kecermatan, dan penegak hukum wajib bekerja objektif. Kita tidak boleh membiarkan seseorang dihakimi oleh opini sebelum fakta diperiksa. Keadilan bukan milik kelompok politik tertentu, melainkan hak setiap warga negara,” tegas Haidar Alwi.

Persoalan reputasi seorang tokoh pada akhirnya berkaitan dengan kualitas kepemimpinan dan kepentingan negara. Karena itu, pembicaraan mengenai Dasco perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: kapasitas politik, komunikasi kelembagaan, kesinambungan pemerintahan, dan masa depan pembangunan Indonesia.

Prabowo Subianto, Sufmi Dasco Ahmad, dan Kepentingan Strategis Menjaga Stabilitas Politik Nasional

Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan kelembagaan dan komunikasi politik yang efektif untuk menjalankan agenda pemerintahan. Dalam konteks itu, figur Wakil Presiden memiliki peran strategis dalam membantu koordinasi pemerintahan dan menjaga kesinambungan kebijakan. Dasco menjadi salah satu figur yang diperbincangkan karena pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Ketua Harian Partai Gerindra, serta keterlibatannya dalam komunikasi politik dan konsolidasi parlemen.

Kemampuan menjembatani kepentingan pemerintah, partai politik, dan lembaga legislatif merupakan aspek penting dalam menilai kapasitas seorang figur nasional. Pengalaman Dasco dalam dinamika parlemen dan komunikasi lintaspartai menjadi bagian dari rekam jejak yang layak diperhitungkan. Dukungan terhadap dirinya dari berbagai kalangan merupakan aspirasi politik yang sah, meskipun belum menjadikannya calon resmi. Penilaian terhadap setiap figur tetap perlu mempertimbangkan integritas, pengalaman, kapasitas kepemimpinan, dan kontribusi nyata bagi negara.

Dalam situasi politik strategis, pengulangan isu negatif dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap figur yang sedang diperbincangkan. Dampaknya patut dianalisis tanpa terburu-buru menuduh adanya skenario atau operasi politik tertentu. Ketika ruang publik lebih banyak tersedot oleh tuduhan yang belum terbukti, kesempatan untuk menguji gagasan, kapasitas, dan rekam jejak calon pemimpin dapat menyempit. Demokrasi membutuhkan persaingan gagasan yang sehat, bukan pertarungan reputasi yang mengabaikan pembuktian.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, aspirasi masyarakat tetap memiliki ruang dalam demokrasi, tetapi proses pengambilan keputusan wajib menghormati kewenangan Presiden dan mekanisme konstitusional. Penentuan kepemimpinan nasional tidak boleh dikendalikan oleh tekanan viralitas ataupun spekulasi yang belum teruji.

Indonesia memiliki agenda pembangunan yang jauh lebih besar daripada pertarungan persepsi. Penguatan industri nasional, hilirisasi, kedaulatan ekonomi, penguasaan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan kesejahteraan membutuhkan pemerintahan yang solid serta koordinasi antarlembaga yang efektif.

Stabilitas politik bukan berarti membungkam kritik, melainkan kemampuan mengelola perbedaan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Dukungan kepada Presiden Prabowo perlu diwujudkan melalui pengawalan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan kritik konstruktif yang menghasilkan perbaikan.

Karena itu, Sufmi Dasco Ahmad layak dinilai berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan kontribusinya, sebagaimana setiap pejabat publik tetap terbuka terhadap pengawasan. Masyarakat berhak mengetahui fakta, menyampaikan kritik, dan menuntut akuntabilitas.

Namun, masyarakat juga perlu menolak penghakiman yang tidak didukung pembuktian. Inilah kedewasaan politik yang dibutuhkan Indonesia: kritis tanpa kehilangan objektivitas, tegas tanpa mengabaikan keadilan, dan berbeda pandangan tanpa mengorbankan persatuan.

“Indonesia terlalu besar untuk kehilangan fokus hanya karena energi bangsa tersedot oleh pertarungan opini. Sufmi Dasco Ahmad perlu dinilai secara objektif berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan kontribusinya. Setiap tuduhan terhadap siapa pun wajib diuji melalui bukti, bukan diperkuat dengan pengulangan. Presiden Prabowo membutuhkan dukungan politik yang sehat untuk memperkuat pemerintahan dan mempercepat pembangunan. Mari menjaga rasionalitas, menghormati konstitusi, memperkuat persatuan, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kegaduhan. Jangan biarkan daur ulang narasi mengalahkan fakta, jangan biarkan distorsi politik menghambat agenda nasional, dan jangan biarkan kepentingan sesaat mengalahkan masa depan Indonesia,” pungkas Haidar Alwi.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari radarjakarta.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.