Tiga Lapis Solusi: Dari War Room hingga Satu Komando Rantai Pasok
Lapis pertama, dalam rentang 0-30 hari, berfokus pada pemulihan pelayanan dan pengendalian risiko langsung. War room Bali-Nusa Tenggara dapat dibentuk dengan melibatkan pengambil keputusan dari pengadaan, perkapalan, terminal, dan pemasaran. Setiap hari, tim memeriksa stok operasional, jadwal kedatangan kapal, kebutuhan SPBU, kesiapan mobil tangki, serta risiko keterlambatan. Keputusan dicatat bersama penanggung jawab dan tenggatnya, sehingga persoalan tidak berputar di antara beberapa meja tanpa penyelesaian.
Jalur pasokan alternatif menggunakan mobil tangki dari Jawa Timur melalui penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dapat disiapkan sebagai rencana kontingensi setelah kapasitas, ketersediaan armada, biaya, keselamatan, dan dukungan penyeberangan diuji. Pengiriman malam juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi hambatan lalu lintas. Alokasi BBM perlu mengikuti data penjualan dan persediaan aktual, sedangkan komunikasi harian bersama Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan informasi mengenai stok dan jadwal pasokan secara terbuka.
Lapis kedua, dalam rentang 1-6 bulan, berfokus pada pembenahan cara kerja. Pertamina dapat mengevaluasi kebutuhan satu fungsi pengendali rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan pengadaan minyak mentah, kilang, impor, kapal, terminal, dan distribusi akhir. Fungsi ini memerlukan kewenangan lintas unit, jalur pelaporan yang jelas, dan target waktu keputusan. Perencanaan terpadu dengan proyeksi bergulir 90 hari dapat menyatukan kebutuhan pasar, jadwal produksi, pengadaan, dan ketersediaan kapal.
Reformasi HPS dapat menggunakan indeks harga produk dan biaya angkutan terkini, peninjauan berkala, dokumentasi dasar perhitungan, serta pelibatan auditor sejak tahap perencanaan. Panel vendor dan pemilik kapal yang telah melalui prakualifikasi, ditambah prosedur pengadaan darurat yang disetujui sebelumnya, dapat memperpendek waktu respons. Perlindungan hukum bagi pengambil keputusan perlu bertumpu pada kewenangan yang sah, iktikad baik, dokumentasi memadai, dan kepatuhan terhadap prosedur, tanpa menghilangkan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil.
Lapis ketiga, dalam rentang 6-24 bulan, diarahkan pada pembangunan ketahanan fisik dan digital. Wilayah kepulauan seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur perlu dipetakan berdasarkan konsumsi, waktu pengiriman ulang, ketergantungan pada jalur laut, serta risiko cuaca. Standar stok operasional dapat ditetapkan berdasarkan profil risiko tersebut, bukan hanya mengikuti rata-rata nasional. Penambahan kapasitas tangki atau penggunaan fasilitas penyimpanan terapung (floating storage) dapat dipertimbangkan melalui studi kelayakan teknis, ekonomi, dan keselamatan.
Pada saat yang sama, control tower digital perlu mengintegrasikan data stok terminal, posisi dan jadwal kapal, jadwal kilang, kesiapan armada, serta penjualan harian SPBU. Sistem peringatan dini kemudian dapat memicu eskalasi bertingkat kepada pimpinan operasional, direktur terkait, Direktur Utama, hingga koordinasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan pemerintah daerah ketika dampaknya meluas.
“Reformasi rantai pasok perlu menggabungkan tindakan darurat, perbaikan proses, dan investasi jangka panjang dalam satu peta jalan. Dalam 30 hari, mekanisme kendali darurat dan protokol eskalasi dapat disiapkan. Dalam 60-90 hari, perencanaan terpadu, evaluasi HPS, panel vendor, dan standar stok dapat mulai diterapkan sesuai kesiapan data. Dalam jangka panjang, kapasitas penyangga dan sistem digital dikembangkan berdasarkan studi kelayakan. Kecepatan keputusan perlu berjalan bersama kualitas keputusan, kejelasan kewenangan, dan pertanggungjawaban,” ujar Haidar Alwi.
Agar seluruh program tersebut menghasilkan perubahan nyata, setiap langkah perlu mempunyai penanggung jawab, tenggat, dan indikator keberhasilan. Tanpa mekanisme pengukuran, reformasi berisiko berhenti sebagai daftar kegiatan yang terlihat aktif, tetapi tidak membuktikan bahwa risiko kekosongan BBM benar-benar menurun.
Peta Jalan yang Bisa Ditagih untuk Membangun Ketahanan Energi Nasional
Dalam tujuh hari pertama, prioritasnya adalah mengaktifkan war room Bali–Nusa Tenggara, menyatukan data stok dan jadwal kapal, menilai kelayakan jalur pasokan alternatif, serta menjalankan komunikasi publik harian. Subholding Downstream, Pertamina, pemerintah daerah, dan pihak penyeberangan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Dalam 30 hari, Pertamina dapat menetapkan protokol eskalasi dengan batas waktu keputusan yang jelas. Target mitigasi maksimal 24 jam sejak keterlambatan terdeteksi dapat digunakan sebagai indikator awal, dengan definisi yang tegas mengenai waktu deteksi, waktu keputusan, dan waktu tindakan di lapangan.
Dalam 60 hari, evaluasi standar stok operasional berbasis risiko, formula HPS, riwayat tender, panel vendor, dan prosedur pengadaan darurat dapat dilakukan bersama unit terkait dan auditor. Dalam 90 hari, perencanaan bergulir 90 hari yang menyatukan kebutuhan pasar, produksi, pengadaan, dan kapal dapat mulai diterapkan. Pada periode yang sama, control tower tahap awal dapat mengintegrasikan data terminal, kapal, kilang, dan SPBU.
Dalam 6–18 bulan, penguatan kapasitas tangki atau fasilitas penyimpanan terapung dapat dilanjutkan apabila studi kelayakan menunjukkan manfaat yang sepadan dengan biaya dan risiko. Tenggat tersebut menjadi sasaran kerja yang perlu disesuaikan dengan kesiapan teknis, kewenangan, serta proses pengadaan, bukan sekadar tanggal administratif.
Keberhasilan perlu dinilai melalui indikator yang konsisten dan dapat diperiksa. Lima indikator utama meliputi tidak adanya kekosongan stok di SPBU wilayah prioritas selama periode evaluasi, kepatuhan terhadap standar minimum stok operasional, ketepatan jadwal kapal ke wilayah rawan, jumlah tender gagal yang terbukti berkaitan dengan ketidaksesuaian HPS, dan waktu dari deteksi keterlambatan hingga mitigasi berjalan.
Indikator tambahan dapat mencakup durasi gangguan, persentase SPBU yang kembali beroperasi normal, realisasi pasokan dibandingkan rencana, dan akurasi proyeksi permintaan. Pelaporan berkala kepada pimpinan dan publik memungkinkan setiap pihak menilai hasil berdasarkan data, bukan sekadar klaim keberhasilan.
Dimensi akuntabilitas perlu menjadi bagian dari desain sistem sejak awal. Evaluasi harus membedakan gangguan akibat faktor alam, kendala teknis, kelemahan perencanaan, dan dugaan pelanggaran prosedur. Jika kelemahan sistem terbukti, tindak lanjut perlu menetapkan penanggung jawab, tenggat perbaikan, dan ukuran keberhasilan. Jika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.
Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara ketegasan dan keadilan: tidak menetapkan kesalahan tanpa dasar, tetapi juga tidak membiarkan kelemahan yang berulang tanpa koreksi. Pada akhirnya, transformasi hilir tidak diukur dari perubahan struktur organisasi atau banyaknya rapat koordinasi, melainkan dari kemampuan sistem menjaga pasokan ketika masyarakat membutuhkannya.
“Bali memberi pelajaran strategis bahwa ketahanan energi tidak cukup dibangun melalui tambahan pasokan setelah gangguan terjadi. Indonesia memerlukan satu rantai pasok yang terkoordinasi, pengadaan yang terencana, harga yang mencerminkan kondisi pasar, cadangan yang sesuai dengan risiko wilayah, dan sistem peringatan dini yang mampu memicu keputusan tepat waktu. Setiap program perlu memiliki penanggung jawab, tenggat, dan ukuran hasil yang dapat diperiksa. Jika pembenahan dilakukan secara konsisten, antrean ini dapat menjadi titik balik bagi tata kelola energi nasional. Jika kelemahan yang sama dibiarkan, gangguan serupa berisiko muncul kembali di wilayah lain dengan dampak yang sama besarnya,” pungkas Haidar Alwi.
