JAKARTA, Radarjakarta.id – Haidar Alwi Institute (HAI) menyatakan kesiapan untuk membantu Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut akan difokuskan pada penghimpunan aspirasi masyarakat, identifikasi persoalan di lapangan, penyusunan analisis kebijakan, serta pemantauan tindak lanjut agar program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Pendiri HAI sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, menilai keterlibatan masyarakat sipil dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional.
“HAI siap membantu KSP dengan menghadirkan informasi yang akurat dari lapangan, menghimpun aspirasi masyarakat, serta menyusun masukan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Tujuannya agar program prioritas Presiden tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Haidar Alwi.
Kesiapan HAI tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pertemuan di Istana Merdeka pada 19 Oktober 2026. Presiden menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional serta penanganan isu strategis agar pelaksanaannya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Haidar, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya dalam memastikan berbagai kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan yang efektif membutuhkan informasi yang dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi sebenarnya. Pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat harus menjadi salah satu bahan penting untuk menilai apakah suatu program sudah tepat sasaran, apakah kualitas layanannya memadai, dan apakah kendala di lapangan telah ditangani,” katanya.
HAI Siap Himpun Aspirasi dan Identifikasi Persoalan Lapangan
Dalam pelaksanaan program pemerintah, berbagai persoalan dapat muncul, mulai dari keterlambatan penyaluran bantuan, fasilitas yang belum berfungsi, hingga layanan publik yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut dapat menjadi indikasi adanya hambatan yang membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas lembaga.
HAI siap mengambil peran dengan menghimpun dan memeriksa informasi dari masyarakat, kemudian mengolahnya menjadi laporan yang terstruktur. Laporan tersebut akan diarahkan untuk memuat uraian persoalan, bukti pendukung, dampak terhadap masyarakat, pihak terkait, serta alternatif penyelesaian yang relevan.
“Setiap persoalan perlu dilihat berdasarkan fakta dan akar masalahnya. Hambatan yang disebabkan oleh regulasi tentu membutuhkan penanganan berbeda dengan masalah anggaran, koordinasi antarlembaga, atau kapasitas pelaksana. Karena itu, masukan yang kami sampaikan harus jelas, berbasis bukti, dan menawarkan pilihan solusi,” ujar Haidar.
Ia menambahkan, analisis yang tepat dapat membantu pemerintah mengenali sumber persoalan secara lebih cepat, menentukan langkah korektif yang sesuai, serta mengurangi risiko terulangnya masalah serupa.
Fokus pada Kebutuhan Dasar dan Keselamatan Masyarakat
HAI juga siap memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah bidang yang dapat menjadi perhatian meliputi keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesiapan pelayanan kesehatan, operasional Koperasi Merah Putih, serta akses energi.
Penentuan prioritas pengawalan akan mempertimbangkan tingkat urgensi masalah, kekuatan bukti yang tersedia, serta keterkaitannya dengan program yang menjadi perhatian KSP.
“Bagi kami, hal yang paling penting adalah memastikan program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat. Jika ditemukan kendala yang berpotensi mengganggu keselamatan, kualitas pelayanan, atau akses warga terhadap kebutuhan dasar, persoalan tersebut perlu disampaikan secara terukur agar dapat ditangani oleh pihak yang berwenang,” kata Haidar.
Melalui pendekatan tersebut, HAI berharap informasi dari lapangan dapat menjadi bahan evaluasi yang membantu pemerintah memperbaiki pelaksanaan program secara berkelanjutan.
