JAKARTA, Radarjakarta.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda menyampaikan pernyataan sikap terkait eskalasi konflik global serta kebijakan luar negeri dan ekonomi pemerintah Indonesia.
Aliansi menyoroti situasi internasional yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah negara, termasuk Iran dan Venezuela, serta konflik berkepanjangan di Gaza. Mereka menilai rangkaian peristiwa tersebut sebagai bentuk intervensi dan agresi yang merusak kedaulatan negara.
Ketua DPD GMNI Jakarta, Deodatus Sundanmenegaskan bahwa pihaknya mengecam segala bentuk agresi terhadap negara berdaulat.
“Kami mengecam tindakan agresi dan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran, Venezuela, dan rakyat Palestina. Prinsip kedaulatan bangsa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh kepentingan geopolitik mana pun,” ujar Deodatus dalam orasinya di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Selasa (3/3/2026).
Ia juga menyinggung rivalitas global antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dinilai berpotensi memperkeruh situasi internasional.
“Persaingan kekuatan besar dunia jangan sampai menjadikan negara-negara berkembang sebagai korban. Rakyatlah yang paling terdampak dari konflik dan ekspansi kepentingan global,” tambahnya.
Soroti Kebijakan Prabowo-Gibran
Selain isu global, GMNI Jakarta turut mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait kerja sama perdagangan dan forum internasional.
Deodatus menilai penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) serta keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan ISF perlu dikaji ulang.
“Kami memandang Agreement on Reciprocal Trade berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak seimbang secara ekonomi. Pemerintah harus memastikan setiap perjanjian internasional benar-benar melindungi kepentingan nasional,” tegasnya.
Terkait partisipasi Indonesia dalam BoP dan ISF, ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut harus selaras dengan komitmen historis Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Sikap politik luar negeri Indonesia harus konsisten dengan amanat konstitusi dan semangat anti-penjajahan,” katanya.
Delapan Poin Sikap
Dalam pernyataan bersama yang juga ditandatangani Front Mahasiswa Nasional, GMNI Jakarta Selatan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Pusat–Jakarta Utara, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jakarta Pusat, Pemuda Baru Kapuk, dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria, mereka menyampaikan delapan poin sikap, antara lain:
1. Mengecam dan menolak agresi serta intervensi militer terhadap negara-negara berdaulat.
2. Menolak keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan ISF.
3. Menolak konsesi dagang dalam Agreement on Reciprocal Trade yang dinilai merugikan kepentingan rakyat.
4. Menolak kerja sama ekonomi, militer, budaya, dan politik dengan Israel serta meminta evaluasi terhadap perusahaan yang dinilai terafiliasi.
5. Mendesak penghentian dominasi perusahaan tambang asing di Papua.
6. Mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional.
7. Membangun persatuan rakyat anti-imperialisme, anti-feodalisme, dan anti-fasisme.
8. Menguatkan solidaritas internasional dengan perjuangan rakyat tertindas di berbagai negara.
GMNI Jakarta menutup pernyataannya dengan seruan agar pemerintah memperkuat kedaulatan nasional dalam setiap kebijakan luar negeri dan ekonomi, serta memastikan keberpihakan pada kepentingan rakyat Indonesia.
