JAKARTA, Radarjakarta.id – Menjelang aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Cemas” pada 29 Agustus 2025, pemerintah mengingatkan adanya potensi penyusupan kelompok tertentu yang bisa memicu kericuhan. Masyarakat, khususnya generasi muda, diminta tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak terprovokasi.
Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariotedjo, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun ia menekankan pentingnya menjaga etika dan ketertiban.
“Demo itu hak masyarakat. Kita hidup di negara demokratis. Tapi dalam demokrasi ada aturan yang harus dipatuhi,” ujar Dito usai rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Rabu (28/8).
Dito mengingatkan agar aksi tidak berujung anarkis. “Saya harapkan anak-anak muda yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi dengan baik, tanpa kekerasan. Pemerintah tidak pernah melarang demo, tapi jangan sampai merugikan diri sendiri dan masyarakat,” katanya.
Pengamat politik dari Mimbar Peradaban Indonesia, Andi Muslimin, menilai aksi pelajar STM dalam unjuk rasa sebelumnya justru mengaburkan substansi tuntutan. Ia menyebut kericuhan sering dimanfaatkan pihak tertentu. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang menekankan dialog sebagai solusi terbaik.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmen merespons aspirasi publik. Salah satunya melalui percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Anggota DPR RI, Supratman, menyebut konsep RUU sudah dirampungkan pemerintah dan kini menunggu konsolidasi di parlemen. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah bertemu para ketua umum partai politik untuk membahasnya.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menambahkan RUU tersebut bisa segera masuk prioritas tahunan jika disepakati fraksi-fraksi dalam rapat paripurna.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa suara masyarakat tidak diabaikan, namun penyampaiannya harus dilakukan secara damai agar nilai demokrasi tidak terciderai.|Eva*
