JAKARTA, Radar jakarta.id – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Jalan Saanan, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Sabtu (14/2). Kegiatan tersebut berlangsung hangat dan dihadiri ratusan warga dari berbagai unsur lingkungan.
Sejak pagi hari, masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk berdialog langsung dengan wakil rakyat mereka. Sejumlah isu strategis mencuat dalam pertemuan tersebut, mulai dari keamanan lingkungan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga kualitas pelayanan publik. Antusiasme warga mencerminkan tingginya harapan publik terhadap peran parlemen dalam menghadirkan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam dialog terbuka itu, Adang menegaskan komitmennya menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal di DPR RI, khususnya dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Ia menilai partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Masukan dari warga adalah energi utama bagi kami di parlemen. Tanpa suara rakyat, kebijakan hukum berisiko kehilangan arah dan rasa keadilan,” ujar Adang di hadapan peserta dialog.
Adang juga menyoroti perkembangan regulasi nasional yang semakin menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan pidana. Salah satu implementasi penting, kata dia, adalah kewajiban pendampingan keluarga atau penasihat hukum bagi setiap warga yang berhadapan dengan proses penangkapan oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum menjadi krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran prosedur dan praktik yang berpotensi merugikan warga. “Tidak ada seorang pun yang berharap keluarganya berurusan dengan hukum, namun literasi hukum tetap menjadi benteng perlindungan yang harus dimiliki setiap warga negara,” katanya.
Selain isu perlindungan hukum, Adang memberikan perhatian khusus pada penanganan perkara narkotika. Ia menilai pendekatan represif semata tidak selalu efektif, terutama terhadap pengguna narkotika dari kalangan generasi muda yang terjerumus akibat faktor coba-coba atau lingkungan sosial.
“Pengguna yang langsung dipenjara sering kali keluar dengan kondisi yang lebih buruk. Untuk kelompok ini, rehabilitasi jauh lebih manusiawi dan lebih berdampak. Sementara bandar dan pelaku peredaran narkotika tetap harus ditindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pembenahan sistem hukum secara menyeluruh agar mampu membedakan secara adil antara pengguna yang membutuhkan pemulihan dan pelaku kejahatan narkotika yang merusak masa depan generasi bangsa.
Di sisi lain, Adang juga menekankan pentingnya pendidikan politik masyarakat sebagai bagian dari penguatan demokrasi. Ia mengimbau warga agar selektif dalam memilih wakil rakyat dan partai politik yang memiliki rekam jejak kerja nyata, integritas, serta keberpihakan pada kepentingan publik.
“Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi rakyat. Pilihan politik yang cerdas akan menentukan arah pembangunan hukum dan keadilan sosial di masa depan,” ujarnya.
Kegiatan kundapil tersebut berlangsung tertib dan penuh keakraban, diwarnai sesi tanya jawab interaktif serta penyampaian berbagai masukan strategis dari warga terkait persoalan hukum dan sosial di lingkungan mereka.
