JAKARTA, Radarjakarta.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki babak penting. Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama dan menyetujui naskah RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan tingkat II. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). RUU ini menjadi perhatian publik karena diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman serta perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej. Seluruh delapan fraksi di Komisi III menyatakan setuju agar pembahasan dilanjutkan ke tingkat II. Setelah persetujuan tersebut, perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU sebagai penanda selesainya pembahasan tingkat pertama.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, melaporkan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Proses tersebut juga melibatkan masukan masyarakat, ahli, serta perancang peraturan perundang-undangan untuk menyempurnakan substansi dan rumusan hukum.
Salah satu substansi penting dalam RUU ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang ditentukan undang-undang. Namun, mekanisme tersebut bukan berarti aparat dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Prosesnya tetap harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan. RUU juga mengatur penelusuran, pemblokiran, penyitaan, permohonan perampasan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
DPR dan pemerintah turut memasukkan sejumlah prinsip perlindungan, antara lain hak pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, pengelolaan aset secara profesional, serta pemanfaatan hasil perampasan untuk kepentingan masyarakat dan pemulihan korban. Pengaturan ini menjadi penting agar kewenangan negara tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, atau perampasan hak warga tanpa dasar hukum.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memimpin pengambilan keputusan tingkat pertama dan meminta persetujuan seluruh peserta rapat. Sementara itu, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej menyatakan persetujuan agar RUU dilanjutkan ke tahap berikutnya. Meski demikian, persetujuan tingkat pertama belum menjadikan RUU tersebut sebagai undang-undang. Keputusan akhir masih menunggu pembahasan tingkat II dan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada Kamis (19/11/2026).
Kini, perhatian publik tertuju pada kualitas pelaksanaan dan pengawasan apabila RUU tersebut disahkan. Undang-undang ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat. DPR dan pemerintah perlu memastikan setiap kewenangan memiliki batas yang jelas agar semangat menyelamatkan aset negara tidak mengorbankan keadilan dan hak warga negara.***













