JAKARTA, RadarJakarta.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkap cerita menarik di balik banyaknya iklan yang sempat memenuhi kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Prabowo mengaku sempat menegur Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung karena menilai kawasan ikonik ibu kota tersebut dipenuhi iklan yang mengganggu pemandangan.
Peristiwa itu diceritakan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026). Ia mengaku sempat mengirim pesan langsung kepada Pramono agar iklan-iklan di sekitar Bundaran HI segera ditertibkan.
Prabowo awalnya menduga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang maksimal mengawasi pemasangan iklan tersebut. Bahkan, ia sempat mengaitkan keberadaan iklan itu dengan Pramono yang merupakan kader PDI Perjuangan. Namun, jawaban Pramono justru membuatnya terkejut.
Menurut cerita Prabowo, Pramono menjelaskan bahwa iklan-iklan tersebut ternyata dipasang oleh kader Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Mendengar jawaban itu, Prabowo mengaku sempat salah sangka dan menyadari bahwa pihak yang ia curigai justru bukan pelakunya.
Alih-alih melindungi kader sendiri, Prabowo menegaskan bahwa seluruh iklan tersebut tetap harus dicopot. Ia bahkan menyatakan bersedia turun tangan langsung apabila diperlukan. Sikap tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa penertiban ruang publik tidak boleh membedakan latar belakang maupun afiliasi politik pihak yang memasang atribut.
Prabowo juga mengaku meminta maaf kepada Pramono karena sebelumnya sempat berprasangka bahwa pemasangan iklan tersebut berkaitan dengan kader PDI Perjuangan. Ia kemudian menceritakan bahwa Pramono berterima kasih setelah kawasan Bundaran HI kembali bersih dari iklan yang dipersoalkan.
Kisah tersebut menjadi sorotan karena menyangkut tanggung jawab penataan ruang publik sekaligus konsistensi penegakan aturan. Meski Prabowo telah meminta iklan dicopot, persoalan yang tetap penting diperhatikan adalah kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuan pemasangan reklame, termasuk perizinan dan penertiban atribut politik di ruang publik. Hingga berita ini disusun, identitas kader pemasang serta rincian perizinan iklan tersebut belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang tersedia.***
