JAKARTA, Radarjakarta.id – Erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang meningkat sejak Jumat (4/9/2026) malam menyebabkan sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah, termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan penerbangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Obet Rumbruren mengatakan, paparan abu vulkanik dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada tiga organ utama, yakni saluran pernapasan, mata, dan kulit.
Menurutnya, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan sejumlah keluhan kesehatan, seperti iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, sesak napas, hingga memperburuk kondisi penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Selain itu, abu vulkanik juga dapat menyebabkan mata perih dan berair serta iritasi pada kulit.
“Paparan abu vulkanik ini berisiko tinggi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan, mata, dan kulit. Kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penderita penyakit paru kronis, dan ibu hamil memiliki risiko yang jauh lebih tinggi,” kata Obet.
Obet mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Salah satunya melalui pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang mempertahankan status gunung api pada Level III (Siaga), dengan radius bahaya tiga kilometer.
Ia juga mengapresiasi imbauan Kementerian Kesehatan mengenai penggunaan masker serta kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak.
“Namun, saya menilai upaya mitigasi dan perlindungan kesehatan masyarakat masih perlu diperkuat secara cepat dan terkoordinasi,” tegasnya.
Dorong Penguatan Mitigasi
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat tersebut mendesak pemerintah segera memperkuat sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
Pertama, pemerintah diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Kesehatan, BNPB, PVMBG/Badan Geologi, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan pemantauan kualitas udara berjalan optimal, distribusi alat pelindung diri seperti masker dapat dilakukan secara cepat, serta fasilitas kesehatan di wilayah terdampak siap menghadapi kemungkinan peningkatan kasus gangguan kesehatan.
Kedua, pemerintah diminta memastikan ketersediaan obat-obatan, tabung oksigen, serta tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus gangguan pernapasan maupun iritasi akibat paparan abu vulkanik.
Ketiga, pemerintah perlu menyediakan informasi resmi, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Menurut Obet, keterbukaan informasi penting untuk mencegah kepanikan sekaligus membendung penyebaran informasi yang tidak tepat.
“Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, serta masyarakat yang berada di wilayah terdekat dan terdampak,” ujarnya.
