JAKARTA, Radarjakarta.id – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) tingkat kota untuk bulan April 2026 pada Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Sri Gunting, Kantor Wali Kota Jakarta Timur, dan dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jakarta Timur.
Rakorwil tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, yang dalam arahannya menegaskan empat prioritas utama sebagai fokus kerja seluruh jajaran pemerintah daerah.
Empat prioritas tersebut meliputi peningkatan pelayanan publik, penguatan mitigasi bencana, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta gerakan pemberantasan ikan sapu-sapu.
Munjirin menekankan bahwa pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah secara nyata, cepat, dan responsif.
“Pelayanan publik harus semakin optimal sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Menurutnya, upaya mitigasi harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan.
Dalam hal pengelolaan sampah, seluruh perangkat daerah diminta untuk memperkuat sistem penanganan sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Sementara itu, gerakan pemberantasan ikan sapu-sapu yang akan dilaksanakan pada Jumat (17/4/2026) menjadi salah satu langkah konkret dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan di wilayah Jakarta Timur.
Tak hanya itu, Rakorwil juga dirangkai dengan sejumlah agenda penting lainnya, seperti pemberian Piagam Penunjukan Kelurahan Cantik (Cinta Statistik), serta penandatanganan komitmen bersama oleh para camat dan lurah se-Jakarta Timur dalam rangka percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Melalui Rakorwil ini, Pemkot Jakarta Timur berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintahan, pembangunan, perekonomian, hingga lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin optimal serta lingkungan yang tertata, bersih, dan berkelanjutan,” pungkasnya. |Guffe*
