JAKARTA – Pemerintah disebut masih punya “peluru terakhir” untuk menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun waktunya diperingatkan sangat terbatas. Di tengah tekanan harga minyak dunia yang terus tinggi, kemampuan menahan lonjakan harga di dalam negeri diperkirakan hanya bertahan hingga tiga bulan ke depan sebuah alarm serius bagi stabilitas fiskal Indonesia.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menegaskan bahwa daya tahan pemerintah dan Pertamina dalam menutup selisih harga BBM sangat bergantung pada faktor global yang tidak bisa dikendalikan. Mulai dari konflik geopolitik, fluktuasi harga minyak mentah, nilai tukar rupiah, hingga konsumsi domestik menjadi penentu seberapa lama “tameng subsidi” bisa bertahan.
Data simulasi menunjukkan jurang lebar antara harga jual di SPBU dan harga keekonomian. Pertalite misalnya, seharusnya berada di kisaran Rp14.760–15.100 per liter, jauh di atas harga resmi Rp10.000. Sementara Pertamax berada di level Rp14.960–15.300 per liter, namun dijual Rp12.300. Selisih ini membuat negara harus menanggung beban besar per liter yang terus menggerus kas negara.
Dampaknya mulai terasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Defisit diperkirakan melonjak hingga Rp72 triliun, dari target Rp689,1 triliun menjadi Rp761 triliun. Meski demikian, kondisi fiskal hingga Februari masih tergolong aman, dengan defisit baru 0,53% dari PDB dan penerimaan pajak yang tumbuh kuat memberi ruang napas sementara bagi pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah di bawah koordinasi Airlangga Hartarto memilih strategi bertahan tanpa menaikkan harga BBM. Berbagai langkah efisiensi digulirkan, mulai dari kebijakan work from home (WFH) untuk ASN hingga pemangkasan anggaran kementerian. Bahkan, program Makan Bergizi Gratis disesuaikan untuk menekan pengeluaran negara.
Namun, peringatan keras datang dari analis ekonomi. Ronny P Sasmita menilai kebijakan ini bukan solusi jangka panjang, melainkan sekadar menunda kenyataan pahit. Jika harga minyak dunia terus bertahan tinggi terlebih menembus US$100 per barel pemerintah hanya dihadapkan pada pilihan sulit: menambah utang, memangkas belanja, atau akhirnya tetap menaikkan harga BBM. “Ini bukan mencegah kenaikan, ini hanya menunda ledakan,” tegasnya.***
