JAKARTA,Radarjakarta.id — Upaya mempercepat transisi energi bersih di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kedutaan Besar Inggris di Indonesia menggelar forum strategis Green Energy Transition Indonesia Day 2026 (GETI DAY 2026) untuk membahas arah transisi energi nasional serta pengembangan teknologi energi masa depan.
Acara yang diselenggarakan di DoubleTree by Hilton Jakarta – Diponegoro pada Selasa, 10 Maret 2026 ini mempertemukan para pembuat kebijakan, pakar energi, pelaku industri, serta mitra internasional guna mendiskusikan peta jalan energi terbarukan Indonesia.
Forum ini juga menjadi momentum penting untuk memaparkan hasil studi terbaru mengenai ekosistem hidrogen hijau Indonesia, yang dinilai berpotensi menjadi fondasi utama menuju sistem energi rendah karbon sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Hidrogen Hijau Dorong Dekarbonisasi Industri
Dalam studi bertajuk Studi Ekosistem Hidrogen Hijau Indonesia: Fondasi untuk Skala dan Daya Saing, hidrogen disebut sebagai solusi strategis untuk membantu dekarbonisasi sektor industri yang sulit dialiri listrik secara langsung atau dikenal sebagai hard-to-abate sectors.
Sektor seperti industri baja, semen, transportasi jarak jauh, hingga proses industri bersuhu tinggi dinilai masih menghadapi keterbatasan teknis dan ekonomi untuk menggunakan elektrifikasi secara penuh. Karena itu, hidrogen rendah emisi dinilai mampu menjadi alternatif penting untuk menurunkan emisi karbon.
Secara global, sektor-sektor tersebut menyumbang sekitar 20 persen emisi karbon dioksida pada 2022. Penggunaan hidrogen rendah emisi bahkan diperkirakan dapat menurunkan emisi produksi hingga 60–95 persen, sehingga menjadi komponen penting dalam skenario menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Hidrogen Hijau Dinilai Paling Ramah Lingkungan
Dari berbagai metode produksi hidrogen, hidrogen hijau dinilai sebagai opsi paling ramah lingkungan karena diproduksi melalui proses elektrolisis yang menggunakan energi terbarukan.
Produksi hidrogen hijau menghasilkan emisi yang sangat rendah, yakni sekitar 0–0,6 kg CO₂e per kilogram hidrogen. Sebaliknya, hidrogen abu-abu yang saat ini masih mendominasi produksi global menghasilkan emisi jauh lebih tinggi, yakni sekitar 11–12 kg CO₂e per kilogram hidrogen.
Sementara itu, hidrogen biru yang menggunakan teknologi penangkapan karbon (CCS) masih memiliki risiko kebocoran metana serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Adapun hidrogen pink yang memanfaatkan energi nuklir juga masih menghadapi tantangan teknologi dan regulasi.
Potensi Besar Indonesia
Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan hidrogen hijau. Negara ini memiliki potensi energi terbarukan mencapai 3.687 gigawatt, namun hingga saat ini baru dimanfaatkan kurang dari 0,5 persen.
Selain itu, Indonesia merupakan eksportir amonia terbesar ketiga di dunia, dengan infrastruktur industri pupuk dan amonia yang sudah mapan. Pemerintah juga menargetkan kapasitas elektroliser mencapai 107 gigawatt pada 2060 sebagai bagian dari roadmap pengembangan hidrogen nasional.
Permintaan hidrogen domestik saat ini tercatat sekitar 1,75 juta ton per tahun, yang sebagian besar digunakan untuk produksi pupuk dan amonia. Melalui peta jalan hidrogen nasional, permintaan tersebut diproyeksikan meningkat hingga 11,8 juta ton pada 2060, bahkan berpotensi mencapai 38 juta ton per tahun dalam skenario optimistis.
Pengembangan Hydrogen Hub
Pengembangan hidrogen hijau di Indonesia direncanakan melalui konsep hydrogen hub, yakni kawasan terintegrasi yang menggabungkan produksi, penyimpanan, transportasi, serta pemanfaatan hidrogen dalam satu wilayah industri.
Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan efisiensi skala, memperkuat agregasi permintaan, serta membagi risiko investasi di antara berbagai pemangku kepentingan.
Beberapa wilayah yang dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat pengembangan hidrogen antara lain Kalimantan Timur, Riau, serta Jawa Timur yang memiliki kombinasi potensi energi terbarukan, basis industri, dan infrastruktur logistik.
Dukungan Internasional untuk Transisi Energi
Dominic Jermey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, menegaskan bahwa berakhirnya program GETI bukan berarti kerja sama transisi energi berhenti.
Menurutnya, Inggris justru akan terus mencari peluang strategis baru untuk melanjutkan berbagai inisiatif yang telah dihasilkan dari program tersebut.
“Indonesia saat ini berada pada momentum penting ketika sistem energi global sedang mengalami perubahan besar dan minat investor terhadap energi bersih terus meningkat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa transisi energi tidak hanya menjadi kebutuhan lingkungan, tetapi juga merupakan kepentingan ekonomi strategis yang mampu mendorong pertumbuhan hijau, inovasi industri, serta penciptaan lapangan kerja.
Regulasi dan Pembiayaan Energi Bersih
Sementara itu, Farah Heliantina, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa implementasi transisi energi di Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar kebijakan yang kuat.
Berbagai kebijakan seperti Asta Cita Presiden, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menjadi landasan regulasi.
Dari sisi pembiayaan, Indonesia juga memiliki dukungan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan total komitmen pendanaan sekitar USD 21,4 miliar.
Dana tersebut terdiri dari sekitar USD 10 miliar pembiayaan konsesional serta USD 10 miliar pembiayaan komersial, yang diharapkan dapat mempercepat proyek-proyek energi bersih di Indonesia.
Target Energi Terbarukan Nasional
Di sisi lain, Harris Yahya, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 17–21 persen pada 2026
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit energi terbarukan mencapai 16.625 megawatt, yang berasal dari tenaga air, surya, panas bumi, bioenergi, angin, hingga pembangkit listrik berbasis sampah.
Selain itu, pemerintah juga masih memprioritaskan peningkatan akses listrik nasional. Saat ini rasio elektrifikasi telah mencapai sekitar 99 persen, namun masih terdapat lebih dari 10.000 titik di Indonesia yang belum memiliki akses listrik dan ditargetkan dapat terselesaikan hingga 2029.
Hidrogen Masuk Strategi Energi Nasional
Sementara itu, Muhammad Alhaqurahman Isa dari Kementerian ESDM menjelaskan bahwa hidrogen telah dimasukkan sebagai bagian penting dari sistem energi nasional melalui Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) Nomor 40 Tahun 2025.
Melalui roadmap hidrogen nasional, pemerintah menargetkan produksi hidrogen mencapai 11,7 juta ton pada 2060 dengan proyeksi pemanfaatan sekitar 31,4 hingga 35,4 MTOE.
Tantangan dan Rekomendasi
Di sisi lain, Warih Aji Pamungkas dari IESR menilai bahwa sejumlah kebijakan perencanaan energi nasional masih menghadapi tantangan implementasi.
Menurutnya, beberapa skenario dalam RUKN masih mengandalkan teknologi seperti nuklir dan Carbon Capture and Storage (CCS) yang dinilai masih mahal serta belum sepenuhnya matang secara komersial.
Berdasarkan pemodelan IESR, sistem kelistrikan yang didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya hingga 451 gigawatt yang dilengkapi sistem penyimpanan baterai justru dapat menghasilkan biaya hingga 14,75 persen lebih rendah dibandingkan skenario RUKN.
Karena itu, IESR merekomendasikan percepatan pembangunan energi terbarukan serta penyesuaian kebijakan harga batu bara agar tercipta persaingan yang lebih adil bagi energi bersih.
Melalui forum GETI Day 2026, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam mempercepat transformasi sistem energi Indonesia menuju energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat global.
