SUBANG, Radarjakarta.id – Bencana banjir yang melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Subang selama sepekan terakhir tidak hanya menimbulkan dampak sosial bagi puluhan ribu warga terdampak, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap soliditas birokrasi pemerintah daerah.
Di tengah upaya penanganan darurat, perhatian publik tertuju pada absennya Sekretaris Daerah (Sekda) Subang, H. Asep Nuroni, yang tidak terlihat mendampingi kepala daerah dalam situasi krisis tersebut.
Berbanding terbalik dengan itu, Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita menunjukkan kehadiran penuh di lapangan. Bupati yang akrab disapa Kang Rey itu memilih bermalam di posko pengungsian untuk memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar warga terdampak banjir berjalan dengan baik.
Langkah tersebut mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi (KDM). Melalui sejumlah kanal media sosial, termasuk akun @MEDIAJABARCOM, Gubernur KDM memuji respons cepat dan kepemimpinan Bupati Subang dalam menangani bencana.
Selain memberikan apresiasi, Gubernur KDM juga menyampaikan rencananya untuk turun langsung ke wilayah Pantai Utara (Pantura) Subang guna menelusuri akar permasalahan banjir. Ia menyoroti pentingnya normalisasi Sungai Cipunegara yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun di tengah sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Subang tersebut, muncul pertanyaan besar dari masyarakat mengenai peran Sekda. Keraguan publik semakin menguat setelah Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Subang mengumumkan penunjukan Memet Hikmat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda untuk mendampingi Bupati dalam penanganan kebencanaan.
Penunjukan Plh Sekda ini dinilai mempertegas bahwa Sekda definitif tidak berada di tempat. Sejumlah tokoh masyarakat Pantura pun menyampaikan kekecewaan mereka.
Iwan, salah satu tokoh masyarakat Pantura, menyayangkan absennya pejabat struktural tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Subang saat kondisi daerah sedang darurat. Hal senada disampaikan Mang Yana, tokoh masyarakat Pamanukan yang wilayahnya terdampak banjir cukup parah.
“Ujian kepemimpinan itu justru ada saat krisis. Ketika rakyat kebanjiran dan Bupati memilih tinggal di pengungsian, sangat ironis jika pejabat tertingginya tidak mendampingi. Apalagi jika benar kabar yang beredar bahwa beliau sedang berada di luar negeri untuk urusan pribadi,” ujar Mang Yana.
Hingga kini, informasi mengenai keberadaan Sekda Subang masih simpang siur. Sebelumnya, ia dikabarkan tengah menjalankan ibadah umrah. Namun, isu terbaru yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa yang bersangkutan berada di Eropa.
Absennya Sekda di tengah penanganan bencana ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap soliditas dan kesiapsiagaan birokrasi Pemkab Subang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Sekretariat Daerah terkait keberadaan Sekda.
Publik menilai, keterbukaan informasi sangat dibutuhkan agar polemik tidak berlarut-larut dan semangat gotong royong yang tengah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Subang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Pusat tetap terjaga.
