IKN, Radarjakarta.id – Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal paling tegas soal masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah memastikan proyek raksasa ini terus melaju tanpa rem, dengan target ambisius: IKN resmi berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Pesannya jelas negara tak sedang coba-coba.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, sejak awal Prabowo sudah memberi perintah khusus agar pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif dipercepat.
Fokusnya bukan sekadar membangun gedung, tetapi memastikan tiga fungsi utama pemerintahan bisa berjalan efektif di jantung ibu kota baru. “Arahan Presiden sangat tegas: desain dibenahi, fungsi diperjelas, dan proses dipercepat agar selesai 2028,” kata Prasetyo.
Kunjungan perdana Prabowo ke IKN sejak resmi menjabat menjadi momen krusial. Di lokasi, Presiden mengoreksi langsung desain dan fungsi kawasan, sekaligus menerima laporan terkini dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Catatan Presiden bukan formalitas semuanya diarahkan untuk perbaikan nyata dan percepatan kerja, terutama agar gedung-gedung strategis negara segera siap digunakan.
Komitmen itu bukan sekadar retorika.
Prabowo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang secara eksplisit menargetkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Dalam beleid tersebut, pemerintah mematok syarat konkret: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) harus terbentuk seluas 800–850 hektare, pembangunan gedung perkantoran mencapai 20 persen, hunian layak 50 persen, prasarana dasar 50 persen, serta indeks konektivitas menyentuh angka 0,74.
Dukungan politik dari parlemen pun menguat.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kehadiran Prabowo di IKN adalah pesan politik keras bahwa proyek ini bukan wacana kosong. “Ini bukan sekadar kunjungan. Presiden ingin menunjukkan perhatian dan komitmen penuh. Spekulasi bahwa IKN mubazir terpatahkan,” tegasnya.
Menurut Rifqi, keberlanjutan IKN adalah titik tanpa balik. Landasan hukumnya kuat mulai dari UU Nomor 3 Tahun 2022 hingga Perpres 79/2025 dan anggaran hampir Rp100 triliun telah disahkan. “Kalau tidak dimanfaatkan, itu justru pemborosan besar,” ujarnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pun masuk radar strategis. Pemerintah disebut sudah menyiapkan cetak biru kementerian/lembaga yang akan pindah secara bertahap. Bahkan, rusun untuk sekitar 15 ribu ASN telah tersedia.
“Tinggal keputusan Presiden. Kalau dibiarkan kosong, itu mubazir,” kata Rifqi.
Rangkaian agenda Prabowo di IKN dimulai dengan pendaratan helikopter di depan Istana Garuda, menandai dimulainya babak baru pembangunan ibu kota.
Usai meninjau IKN, Presiden langsung bertolak ke Malang untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, menegaskan bahwa pembangunan fisik negara berjalan seiring dengan investasi besar pada pendidikan dan sumber daya manusia.
Pemerintah menegaskan, dari sekolah rakyat hingga sekolah unggulan, semuanya disiapkan untuk mengawal Indonesia Emas 2045. Pesan akhirnya gamblang: IKN bukan proyek setengah hati ini adalah panggung masa depan kekuasaan politik Indonesia, dan 2028 menjadi tenggat yang tak bisa ditawar.
