JAKARTA, Radarjakarta.id – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Liga Mahasiswa Arab Nusnatara (DPP Lima Nusantara), Ali Alkatiri mengomentari pernyataan Menteri Pertahanan untuk menempatkan TNI menjaga objek vital negara adalah bentuk dari pelanggaran konstitusional dan menabrak ranah sipil.
Ali mengatakan bahwa yang diperlukan negara saat ini adalah sinergitas semua pihak dan berjalan berdasarkan regulasi yang ada.
“Kalau TNI mau ditempatkan di objek vital negara harusnya bersinergi dengan pihak-pihak terkait, jangan semena-mena ditempatkan begitu saja tanpa ada landasan hukum yang jelas, menbarak regulasi yang ada,” tegasnya.
Ali menjelaskan berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2002, pengamanan objek vital negara adalah ranah sipil, ada pengamanan internal dari pihak coorporate dan juga pihak kepolisian ini harus ditaati.
“Dasar hukumya jelas, jika TNI ingin menjaga objek vital negara harusnya bersinergi dengan pihak terkait, Keppres 63/2004 menegaskan bahwa Polri dapat meminta bantuan TNI dalam kerja-kerja pengamanan dan keamanan stabilitas nasional, bukan menggantikan peran Polri semena-mena,” jelasnya.
Ali mengatakan ketahanan energi sangatlah penting bagi negara saat ini, tapi jika semua pihak tidak menghormati aturan yang ada justru akan menimbulkan persoalan serius yang merugikan negara.
Menurutnya, jika selama ini proses dan pembagian kewenangan institusi negara secara regulasi sudah berjalan hampir 27 tahun, semua pihak menghargai dan menaatinya, kenapa sekarang menjadi perdebatan baru di ruang publik.
“Kalau mau ketahanan energi kita tercapai, penguatan institusi penting, sinergisitas dan saling menghormati regulasi kita, sangat penting, ‘kan 27 tahun lamanya semua berjalan sesuai undang-undang kok tiba-tiba jadi gaduh sih,” papar Ali.
Ali mengatakan, seharusnya Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Menteri Pertahanan, fokus pada kerja-kerja pertahanan teritorial dan kedaulatan negara, daripada sibuk mengusik ranah sipil sehingga terkesan mengganggu stabilitas nasional dan tidak menghormati supermasi sipil.
“Pak Menhan fokus saja pada pembenahan alutista, penguatan sistem pertahanan, perbaikan infrastruktur militer, kesejahteraan prajurit sebagai wujud manifestasi kerja-kerja Kementerian Pertahanan dalam menjaga teritorial dan kedaulatan bangsa daripada mengusik ranah supermasi sipil sehingga menganggu stabilitas nasional,” tutupnya.|Bemby
