JAKARTA, Radarjakarta.id — Langkah besar menuju pembenahan total tubuh Kepolisian Republik Indonesia akhirnya dimulai. Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, resmi mengumumkan kolaborasi strategis antara Komite Percepatan Reformasi Polri dan Tim Transformasi Reformasi Polri. Sinergi dua kekuatan ini disebut sebagai gerakan terpadu terbesar dalam sejarah reformasi Polri, menandai babak baru profesionalisme dan transparansi Korps Bhayangkara.
Jimly menegaskan, kedua tim yang dipimpin langsung oleh dirinya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan untuk saling bersaing, melainkan saling melengkapi. “Tidak ada pertentangan, yang ada adalah persatuan visi untuk memperbaiki institusi Polri dari dalam dan luar,” tegasnya. Langkah ini sekaligus memperlihatkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan reformasi hukum yang konkret, bukan sekadar slogan politik.
Rapat perdana Komite Reformasi Polri akan digelar pada Senin, 10 November 2025, di Mabes Polri. Pertemuan bersejarah itu akan menjadi ajang curah pendapat terbuka antara tim reformasi, pejabat Polri, dan tokoh masyarakat. Fokus utama rapat: mengidentifikasi masalah paling krusial dalam tubuh kepolisian dan merumuskan solusi cepat yang berdampak langsung bagi publik.
Menurut Jimly, sinergi dua tim ini menggambarkan kesiapan Polri membuka diri terhadap kritik dan perubahan. “Kehadiran Kapolri di dalam komite menunjukkan semangat baru: Polri mau berbenah, bukan dibenahi,” ujarnya. Pernyataan itu disambut positif publik yang selama ini menuntut transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum.
Tim Transformasi Reformasi Polri sendiri dibentuk lebih awal oleh Kapolri pada 17 September 2025, dipimpin oleh Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana. Sementara Komite bentukan Presiden Prabowo memiliki mandat lebih luas menyentuh aspek hukum, manajemen, hingga kemungkinan revisi undang-undang Polri. Kombinasi ini diyakini akan menciptakan reformasi paling komprehensif dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.
Komite yang diketuai Jimly diisi oleh nama-nama besar lintas bidang: Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Mahfud MD, Supratman Andi Agtas, serta dua mantan Kapolri, Idham Azis dan Badrodin Haiti. Kehadiran para tokoh senior ini dianggap sebagai “tim super reformasi” yang membawa pengalaman, legitimasi, dan keberanian politik untuk mengguncang status quo.
Langkah monumental ini mendapat perhatian publik luas. Banyak pihak menilai, inilah momentum emas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap polisi. Jika kolaborasi dua kekuatan ini berjalan efektif, maka 2025 akan tercatat sebagai tahun kelahiran kembali Polri lebih transparan, profesional, dan berpihak pada keadilan rakyat.***
