MAKASSAR, RadarJakarta.id —
Amarah Jusuf Kalla (JK) memuncak. Mantan Wakil Presiden RI yang juga Founder & Advisor Kalla Group itu menuding PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), entitas di bawah Lippo Group, telah menyerobot lahan miliknya seluas 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. JK menegaskan, tanah tersebut ia beli langsung dari ahli waris Raja Gowa lebih dari tiga dekade lalu.
“Ini tanah saya sendiri. GMTD tidak punya hubungan hukum apa pun dengan kami. Jangan main-main di Makassar!” tegas JK. Ia menuding pihak GMTD sengaja menggunakan nama fiktif, Manyomballang, untuk mengklaim lahan yang bukan miliknya. “Itu kebohongan dan rekayasa. Ciri Lippo itu,” ujar JK geram.
JK juga membantah kabar eksekusi lahan yang disebut dilakukan secara resmi. “Mana pengukurannya? Mana orang BPN-nya? Mana camatnya? Tidak ada semua. Itu hanya akal-akalan,” kata mantan Wapres ke-10 dan ke-12 RI itu. Ia menantang GMTD membuktikan klaim mereka di hadapan hukum. “Kalau Hadji Kalla saja bisa dimain-maini, bagaimana rakyat biasa?” ujarnya tajam.
Bukti kepemilikan lahan JK dinyatakan sah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 8 Juli 1996 dan masih berlaku hingga 24 September 2036. “Kami orang taat hukum, tapi kami akan melawan ketidakadilan. Jangan dimaini oleh mafia tanah,” tegas JK.
Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Azis Tika, menegaskan, lahan itu memiliki empat sertifikat HGB sah dan telah dikuasai sejak 1993. Ia menyebut GMTD berani mengajukan eksekusi dengan dasar perkara yang melibatkan pihak lain, bukan Kalla Group. “Ini pelanggaran terang-terangan. Sertifikat kami tidak pernah digugat, tapi tiba-tiba mau dieksekusi,” ujarnya.
Ahli waris Raja Gowa, Andi Idris Mangenrurung A. Idjo alias Karaeng Ici’, juga membantah keterlibatan Manyomballang. “Dia bukan keluarga kami dan tidak pernah punya tanah di sini. Ini jelas permainan mafia tanah,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Lippo Group dan GMTD belum memberikan keterangan resmi. Namun publik menilai, kasus ini menyingkap sisi gelap bisnis properti besar di Indonesia ketika seorang tokoh sekelas Jusuf Kalla pun bisa jadi korban dugaan penyerobotan lahan.***
