JAKARTA, Radarjakarta.id – GAKESLAB Indonesia Provinsi DK Jakarta menggelar Musyawarah Provinsi (MUSPROV) IX, sebagai forum tertinggi organisasi tingkat provinsi untuk menentukan arah kebijakan dan strategi menghadapi dinamika industri alat kesehatan (alkes) nasional yang kian menantang.
Acara yangmengangkat tema “Regulasi dan Inovasi Merupakan Tantangan dan Peluang dalam Kemandirian Alkes Indonesia” ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Telkom Indonesia (GovTech).
Dalam forum ini, para narasumber membahas perkembangan e-Katalog versi 6 (v6) — sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjadi dasar baru tata kelola alat kesehatan nasional. Sistem ini diharapkan mampu mendorong transparansi dan efisiensi, namun di lapangan justru masih menimbulkan berbagai kendala teknis dan administratif.
Pada kesempatan itu, Ketua GAKESLAB Indonesia Provinsi DK Jakarta, Andri Noviar menegaskan bahwa kondisi dunia alat kesehatan saat ini sedang menghadapi tekanan besar akibat perubahan regulasi dan implementasi sistem yang belum stabil.
“Banyak pelaku usaha alat kesehatan menyebut kondisi saat ini sebagai masa berduka bagi dunia alkes. Kami tidak menolak perubahan, tetapi kami membutuhkan kejelasan arah kebijakan dan kepastian hukum yang berpihak pada industri dalam negeri,” ujar Andri.
“GAKESLAB DK Jakarta akan terus menjadi suara kolektif bagi para pelaku usaha, memperjuangkan agar kebijakan pemerintah lebih realistis dan mendukung pertumbuhan industri nasional,” tambahnya.
Andri juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara regulator dan pelaku industri agar kebijakan baru, seperti penerapan e-Katalog v6 dan mekanisme pengadaan konsolidasi, tidak menekan keberlangsungan usaha, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah di daerah.
Sementara itu, Ketua Umum GAKESLAB Indonesia, Rd. Kartono Dwidjosewojo, yang hadir langsung dalam acara tersebut memaparkan hasil survei internal terhadap anggota di berbagai wilayah. Ia menyebut bahwa dalam dua tahun terakhir, industri alat kesehatan mengalami tekanan yang signifikan.
“Dari hasil survei kami, banyak anggota mengalami penurunan penjualan produk dalam negeri hingga lebih dari 25%. Penyebabnya antara lain efisiensi anggaran pemerintah pusat dan transfer dana ke daerah,” jelas Kartono.
“Bahkan, sejumlah perusahaan harus mengurangi tenaga kerja hingga 10–20% untuk efisiensi, dan beberapa di antaranya terancam kolaps,” imbuhnya.
Kartono menambahkan, persoalan semakin rumit dengan adanya pengadaan konsolidasi yang tersentralisasi di pusat serta program pengadaan berbasis pinjaman luar negeri, yang membuat perusahaan daerah kesulitan bersaing.
Selain itu, GAKESLAB juga mencatat adanya tunggakan pembayaran sebesar Rp78 miliar dari sekitar 165 transaksi pengadaan alat kesehatan di berbagai daerah, dengan rentang waktu keterlambatan antara 6 bulan hingga 4 tahun.
“Masalah ini tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatra, Jawa, Sulawesi hingga Indonesia Timur. Kami berharap GAKESLAB DK Jakarta dapat aktif membantu anggotanya dan terus berkolaborasi dengan Dewan Pengurus Pusat untuk menyuarakan permasalahan ini,” tegasnya.
MUSPROV IX dihadiri para anggota aktif GAKESLAB DK Jakarta yang merupakan pelaku utama industri alat kesehatan. Forum ini juga menjadi ajang konsolidasi dan perumusan langkah strategis agar GAKESLAB semakin kuat sebagai mitra pemerintah dalam membangun industri alat kesehatan yang mandiri, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.
“Kami ingin memastikan pelaku usaha alat kesehatan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh dan berdaya di negeri sendiri,” tutup Andri Noviar.|Bemby
