JAKARTA, Radarjakarta.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tarif layanan Transjakarta akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut keputusan itu bukan semata kebijakan ekonomi, melainkan langkah realistis untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik di ibu kota.
Menurut Pramono, selama ini Pemprov DKI telah menanggung subsidi lebih dari Rp9.000 untuk setiap tiket Transjakarta, sementara penumpang hanya membayar Rp3.500. Kondisi tersebut membuat beban keuangan daerah terus meningkat setiap tahun, terlebih karena layanan Transjakarta juga dinikmati warga di wilayah penyangga Jabodetabek. “Enggak mungkin kalau kami menanggung semuanya sendirian terus-menerus,” ujar Pramono di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan Pemprov, biaya keekonomian per pelanggan Transjakarta mencapai Rp15.000. Artinya, lebih dari dua pertiga biaya perjalanan ditanggung APBD DKI. Meski begitu, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga agar tarif baru nanti tetap terjangkau oleh masyarakat luas. “Kenaikan akan kami umumkan pada waktu yang tepat,” tegasnya.
Pramono menuturkan, saat ini Pemprov DKI juga menanggung subsidi untuk 15 golongan masyarakat yang menikmati transportasi gratis. Di antaranya ASN dan pensiunan Pemprov, penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, tenaga kontrak, hingga penyandang disabilitas, lansia, serta pendidik PAUD. Jumlah penerima manfaat yang besar ini disebut menjadi salah satu faktor meningkatnya beban subsidi transportasi.
Tak hanya itu, DKI juga menanggung biaya operasional Transjabodetabek, layanan yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. “Kami sudah menghitung agar tarif antara Jakarta dan daerah penyangga tetap seimbang. Tapi tidak bisa semua ditanggung Jakarta,” ucap politikus PDIP tersebut. Bahkan, kata Pramono, tarif Transjakarta masih tergolong paling murah di kawasan metropolitan. Ia mencontohkan, warga Bogor yang berangkat ke Jakarta pagi hari hanya membayar Rp2.000 per perjalanan.
Meski wacana kenaikan tarif ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, Pramono memastikan peningkatan kualitas layanan akan berjalan seiring. Tahun ini, Pemprov DKI menargetkan penambahan bus listrik dari 200 menjadi 500 unit, demi memperluas jangkauan rute sekaligus mendukung pengurangan polusi udara di Jakarta. “Kami ingin transportasi publik bukan hanya efisien, tapi juga ramah lingkungan,” tambahnya.
Kebijakan kenaikan tarif Transjakarta menjadi sinyal kuat bahwa Jakarta tengah berbenah menuju sistem transportasi yang lebih mandiri, modern, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap langkah ini tidak hanya menekan beban subsidi, tetapi juga mendorong warga agar semakin percaya bahwa kenyamanan dan kualitas layanan publik layak dibayar dengan wajar.***
