JAKARTA, Radarjakarta.id – Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan publik yang kian tergerus. Dalam pandangan sivitas akademika kampus Bela Negara ini, gejolak sosial-politik yang merebak belakangan adalah cermin dari demokrasi yang sedang goyah dan kebijakan negara yang jauh dari aspirasi rakyat.
“Kepercayaan publik tidak bisa dipulihkan dengan kekerasan atau retorika. Ia hanya bisa dibangun lewat hukum yang ditegakkan adil dan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Rektor UPNVJ, Prof. Dr. Anter Venus, di Jakarta, Senin (1/9).
Anter menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyuarakan keprihatinan. Aspirasi masyarakat, menurutnya, adalah hak konstitusional yang harus dijamin, tetapi disampaikan dengan damai. “Membela negara bukan berarti tunduk pada kekuasaan. Membela negara adalah memastikan demokrasi tetap hidup dan kedaulatan rakyat tidak dilucuti,” ucapnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Ria Maria Theresa, menambahkan bahwa suara rakyat tidak boleh dijawab dengan tindakan represif aparat. Ia menyoroti penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi dan TNI dalam mengendalikan aksi massa. “Aparat harus menjadi pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan. Pendekatan represif hanya memperlebar jarak antara rakyat dan negara,” kata Ria.
Ria juga menekankan pentingnya empati dalam setiap kebijakan pemerintah. “Kebijakan publik harus berpijak pada realitas sosial dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar angka atau kepentingan elit. Hanya dengan begitu kita bisa menjaga persatuan dan mencegah perpecahan,” ujarnya.
Dalam pernyataan resmi yang dibacakan, UPNVJ menggarisbawahi enam sikap utama:
- Mengimbau masyarakat tetap tenang, menahan diri, dan menjaga persaudaraan.
- Menolak segala bentuk anarkisme, provokasi, penjarahan, perusakan, dan kekerasan.
- Menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- Mendorong pemerintah dan DPR merumuskan kebijakan yang empati dan berpihak pada rakyat.
- Mengajak sivitas akademika dan masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai, terhormat, dan konstruktif.
- Menegaskan komitmen UPNVJ sebagai kampus Bela Negara untuk berkontribusi menjaga persatuan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa.
Koordinator Umum UPNVJ Bergerak, Muhammad Raul Zikra, menambahkan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan tidak akan berhenti bersuara. “Kami hadir bukan untuk makar, tetapi untuk mengingatkan negara agar kembali ke jalan demokrasi. Aspirasi rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penuntun arah kebijakan,” ujarnya.
Raul menegaskan, suara mahasiswa adalah suara moral bangsa. “Kami ingin memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Itu sebabnya, kampus harus terus hadir di ruang publik, menjadi penopang demokrasi, sekaligus benteng terakhir ketika negara tergelincir dari cita-cita keadilan sosial,” tuturnya.***
