JAKARTA, Radarjakarta.id – Gelombang demonstrasi menolak kenaikan tunjangan anggota DPR terus mengguncang Jakarta dan sejumlah kota besar sejak 25 hingga 28 Agustus 2025. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, menyuarakan kekecewaan di tengah kondisi ekonomi yang kian terhimpit.
Harga kebutuhan pokok meroket, pengangguran meningkat, dan daya beli rakyat melemah. Namun di saat rakyat bergulat dengan kesulitan, para wakilnya di Senayan justru menikmati tambahan tunjangan yang fantastis.
Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII), menilai aksi tersebut sebagai bentuk kritik yang wajar.
“Ketika rakyat makin sulit bertahan hidup, justru DPR mendapat kenaikan tunjangan. Wajar jika masyarakat merasa dikhianati dan memilih berdemonstrasi sebagai ekspresi kritis,” tegas Christina, Kamis (28/8).
Menurutnya, respons DPR yang terkesan dingin hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan publik. “Rakyat merasa ditinggalkan oleh mereka yang seharusnya mewakili. Kanal aspirasi tidak berjalan efektif, sehingga suara rakyat seolah tak berarti,” ujarnya.
Christina juga menyoroti simbol politik yang memperburuk persepsi publik. Pada hari yang sama dengan aksi besar-besaran, Presiden justru memberikan tanda kehormatan kepada sejumlah menteri.
“Itu memperlihatkan pemerintah lebih sibuk dengan seremoni ketimbang merespons kegelisahan rakyat. Sebuah simbol minimnya empati,” katanya.
Lebih jauh, Christina mengingatkan bahwa demonstrasi adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Ia mendesak aparat agar mengedepankan pendekatan humanis. “Polri sudah punya Buku Saku bersama Komnas HAM. Prinsip due process of law harus dijunjung agar tidak ada korban fatal,” tegasnya.
Namun ia juga mengimbau massa aksi agar tetap berhati-hati dan menjaga kedamaian. “Jangan sampai aksi merugikan orang lain. Demonstrasi harus berjalan damai dan bermartabat,” jelasnya.
Christina menilai, aksi besar ini menjadi peringatan keras bagi DPR maupun pemerintah.
“Ketika masyarakat memilih turun ke jalan, itu artinya mekanisme resmi penyaluran aspirasi tidak berfungsi. DPR dan pemerintah harus berubah, bekerja lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tandasnya.
Ia menutup dengan penekanan tegas: “Sudah saatnya pemerintah kembali fokus pada persoalan nyata rakyat, bukan agenda elitis yang menjauh dari kebutuhan masyarakat.”| Guffe*
