Oleh: R. Haidar Alwi*
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal keberadaan mafia pangan yang memanipulasi kehidupan rakyat melalui beras bukan sekadar isu biasa. Ini alarm serius yang harus didengar seluruh pemangku kebijakan. Data resmi menunjukkan 92 persen stok beras nasional dikuasai swasta, sementara pemerintah melalui Bulog hanya mengendalikan sekitar 8 persen atau sekitar 4 juta ton. Ketimpangan ini membuat intervensi negara menjadi amat terbatas.
Dalam situasi seperti ini, membongkar mafia pangan tidak bisa hanya mengandalkan Presiden atau Bulog. Semua kementerian dan lembaga harus bergerak bersama. Kementan menjaga produksi dari hulu, Kemendag mengatur distribusi dan impor, Kementerian BUMN memperkuat Bulog, Kemenkeu menyiapkan anggaran, Kemenko Perekonomian mengoordinasi lintas sektor, Kemendagri menjaga stabilitas di daerah, sementara Bapanas menjadi komando cadangan dan distribusi pangan nasional.
Jika semua bergerak serentak, ruang mafia akan mengecil. Termasuk bagi oknum pejabat atau aparat yang kerap bersembunyi di balik kebijakan. Mafia pangan bukan mitos. Mereka bisa berasal dari pengusaha besar, bahkan beririsan dengan pejabat maupun aparat. Manipulasi data panen, izin impor yang diperdagangkan, hingga kebocoran stok Bulog adalah pola klasik yang terus berulang.
Ketika Presiden sendiri sudah menyoroti, itu berarti masalah ini bukan sekadar isu kecil. Mafia pangan adalah ancaman serius bagi kedaulatan bangsa.
Teknologi, Rakyat, dan Koperasi: Pilar Transparansi
Menghadapi tantangan ini, cara lama jelas tidak cukup. Negara harus membangun sistem pangan modern berbasis teknologi sekaligus memperkuat peran rakyat. Saya mengusulkan Bank Data Pangan Nasional berbasis AI dan blockchain. Dengan sistem ini, setiap transaksi padi dan beras tercatat real time dan tidak bisa dimanipulasi.
Bulog juga perlu bertransformasi menjadi Bulog 4.0. Setiap karung beras diberi QR code yang mencatat asal gabah, lokasi penggilingan, hingga jalur distribusi. Transparansi digital ini akan menutup ruang permainan mafia yang selama ini beroperasi di “area gelap”.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Petani tidak boleh terus menerus menjadi korban tengkulak. Solusi yang perlu didorong adalah koperasi pangan digital berbasis desa. Dengan model ini, petani bisa menjual langsung ke Bulog atau pasar tanpa perantara. Keuntungan petani meningkat, harga bagi konsumen lebih terjangkau, dan ruang mafia semakin sempit.
Di sisi lain, setiap desa harus memiliki Cadangan Beras Desa (CBD) Mandiri berupa lumbung modern. Saat harga melonjak atau panen gagal, stok desa bisa menjadi penyangga tanpa harus menunggu pasokan pusat. Desa yang kuat dengan cadangan mandiri berarti mafia pangan kehilangan ruang untuk menekan rakyat.
Polri Presisi dan Agenda Ketahanan Pangan
Dalam kerangka besar ketahanan pangan, peran Polri juga tidak bisa diabaikan. Melalui program Polri Presisi, kepolisian tidak berhenti pada menjaga keamanan, tetapi ikut hadir dalam menjawab tantangan pangan. Program penanaman jagung di berbagai daerah terbukti menghasilkan jutaan ton panen dan meningkatkan produksi nasional hingga lebih dari sembilan persen.
Langkah ini patut diapresiasi. Bahkan, ke depan Polri bisa memperluas peran dari jagung ke padi. Jika Polri mengawal distribusi beras, transparansi akan meningkat, permainan harga dapat diputus, dan rakyat kecil memperoleh harga yang lebih wajar.
Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan Polri mampu hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, melainkan juga penggerak ekonomi rakyat di sektor vital: pangan. Dari jagung hingga beras, dari keamanan hingga pemberantasan mafia distribusi, Polri tampil sebagai institusi yang semakin dekat dengan rakyat.
Menutup Ruang Mafia, Menguatkan Bangsa
Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan. Negara yang tidak mampu mengendalikan beras akan mudah dikendalikan oleh segelintir pihak yang bermain di balik meja. Karena itu, regulasi baru, transformasi teknologi, dan penguatan peran rakyat menjadi kunci untuk membongkar mafia pangan.
Keterlibatan lintas kementerian, transformasi Bulog, peran koperasi desa, hingga dukungan Polri akan menentukan arah kedaulatan pangan Indonesia ke depan. Jika semua elemen ini berjalan bersama, mafia pangan akan kehilangan senjata utamanya.
Ketika pangan terkendali, rakyat terlindungi, dan negara berdiri tegak di atas kakinya sendiri.***
