JAKARTA, Radarjakarta.id, – Di era perdagangan global yang serba cepat, logistik menjadi urat nadi perekonomian. Ia tak hanya berbicara tentang memindahkan barang dari satu titik ke titik lain, tetapi juga tentang membangun konektivitas nasional, menjamin kelancaran rantai pasok, dan memperkuat daya saing industri Indonesia di mata dunia.
Namun, menurut Fauzan Fadel, B.Eng (Hons), MBA, Pengamat Bisnis dan Praktisi Logistik, nadi vital ini masih tersumbat oleh tumpang tindih kebijakan, ego sektoral, dan birokrasi yang rumit.
“Indonesia sudah punya cetak biru seperti Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan National Logistic Ecosystem (NLE). Tetapi di lapangan, implementasinya masih tersendat karena koordinasi antarinstansi belum optimal,” ujar Fauzan saat ditemui di kantornya, Kamis (31/7/2025).
Lebih jauh Fauzan mengungkapkan, contoh nyata hambatan tersebut terjadi di pelabuhan. Regulasi berada di bawah Kementerian Perhubungan, namun pengelolaan dikelola oleh Pelindo.
Sementara itu, perizinan ekspor-impor melibatkan sederet instansi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPOM, hingga Bea Cukai yang masing-masing memiliki sistem sendiri tanpa integrasi.
Akibatnya, biaya logistik Indonesia melonjak hingga 23% dari PDB, jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang hanya 12–15%.
Beban ini membuat harga barang domestik lebih mahal, menurunkan daya saing industri, dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di Tanah Air.
Untuk mengatasi persoalan yang sudah kronis ini, Fauzan menawarkan empat langkah kunci yang dapat menjadi jalan keluar:
Audit dan Harmonisasi Regulasi
Menyelaraskan aturan logistik agar tidak saling tumpang tindih, serta menghapus prosedur yang tidak relevan.
Penguatan Peran Kemenko Perekonomian
Memberikan mandat yang lebih kuat untuk mengarahkan dan mengawasi kebijakan logistik lintas kementerian/lembaga.
Pembangunan Platform Digital Logistik Nasional
Mewujudkan sistem single window yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan, kepabeanan, dan distribusi barang secara real-time.
Roadmap Logistik Nasional Berbasis Data
Menyusun rencana strategis yang inklusif, melibatkan pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan komunitas logistik lokal.
Bagi Fauzan, logistik bukan sekadar urusan teknis. Ia adalah instrumen kebijakan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas harga, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mendorong investasi.
“Jika regulasi dapat diharmonisasi dan sistem digital terintegrasi dibangun, sektor logistik bisa menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade ke depan,” pungkasnya. | Guffe*
