RADAR JAKARTA|Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat resmi memberlakukan tarif impor baru yang menargetkan produk-produk strategis, termasuk kendaraan dan komponen asal China. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai negara, termasuk China dan Indonesia, yang kini tengah menyusun langkah balasan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional.
Kementerian Perdagangan China menyatakan pihaknya bergerak cepat dalam merespons kebijakan terbaru dari Washington yang dinilai berupaya melumpuhkan industri semikonduktor dan otomotif Negeri Tirai Bambu. Salah satu poin utama kebijakan tersebut adalah usulan larangan atas kendaraan China yang dilengkapi perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung ke internet—langkah yang diklaim AS sebagai upaya mengurangi kerentanan keamanan nasional.
Departemen Perdagangan AS memperkirakan aturan baru ini dapat menyebabkan penurunan penjualan mobil hingga 25.841 unit per tahun. Selain itu, dampak ekonomi yang lebih luas diperkirakan mencapai kerugian sebesar USD1,5 miliar hingga USD2,3 miliar (sekitar Rp34,4 triliun) per tahun, akibat hilangnya pasokan komponen dari China dan Rusia untuk kendaraan yang dijual di pasar domestik.
Dalam keterangan resminya, Departemen Perdagangan menyebut, “Manfaat utama dari aturan ini adalah mengurangi risiko serangan siber yang dapat terjadi melalui manipulasi jarak jauh atau pencurian data dari kendaraan yang terkoneksi ke internet.”
General Motors dan Ford Motor termasuk yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. GM diketahui menjual sekitar 22.000 unit Buick Envision, sementara Ford menjual 17.500 unit Lincoln Nautilus di paruh pertama 2024—keduanya diproduksi di China. Dengan diberlakukannya aturan baru, kedua raksasa otomotif AS tersebut diharuskan menghentikan impor kendaraan dari China secara bertahap mulai 2027 (untuk perangkat lunak) dan 2029 (untuk perangkat keras).
Sementara itu, dari Indonesia, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lanjutan dari kebijakan tarif baru AS, terutama menyusul diterapkannya tarif balasan sebesar 32% untuk produk Indonesia.
“Pemerintah harus cepat dan strategis dalam merespons ini. Fokus utama adalah memperkuat industri dalam negeri agar kita tidak hanya jadi pasar, tetapi juga bisa meningkatkan daya saing. Taruhannya adalah industri dan lapangan kerja nasional,” ujar politisi PDI Perjuangan itu, Jumat (4/4/2025).
Evita juga menegaskan bahwa lonjakan proteksionisme global akan mendorong negara-negara mencari pasar ekspor baru, dan Indonesia bisa menjadi sasaran utama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif dan memaksimalkan peluang dari ketegangan dagang ini untuk membangun kekuatan industri nasional.
Diketahui, defisit perdagangan AS terhadap Indonesia mencapai USD14,34 miliar pada 2024, yang turut menjadi alasan diberlakukannya tarif timbal balik oleh pemerintah AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
| Laporan: Andi Farida*
Editor: Redaksi RadarJakarta
