Jakarta, 21 April 2025 – Hari Kartini setiap tahunnya diperingati sebagai simbol perjuangan perempuan Indonesia dalam meraih pendidikan, kebebasan berpikir, dan kesetaraan. Namun, di balik kemajuan Jakarta sebagai kota megapolitan, masih banyak “Kartini Jakarta” yang tertinggal, tertindas, dan belum mendapatkan ruang hidup yang adil.
Perkumpulan GERAK yang berawal dari dukungan relawan terhadap pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024—kini bertransformasi menjadi wadah warga yang aktif mengawal jalannya pemerintahan. Dalam momentum Hari Kartini ini, GERAK mengingatkan pentingnya peran Gubernur Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan.
Pekerjaan Rumah Gubernur Jakarta untuk ‘Kartini’ Jakarta
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
Data Dinas PPAPP DKI Jakarta mencatat 1.374 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024, meningkat 11% dari tahun sebelumnya. Kekerasan dalam rumah tangga dan di ruang publik mendominasi. Namun, hanya tersedia 7 rumah aman aktif di seluruh Jakarta jumlah yang sangat minim dibanding kebutuhan. - Kerentanan perempuan kepala keluarga
BPS mencatat ada 367.000 rumah tangga di Jakarta yang dipimpin perempuan. Mayoritas bekerja di sektor informal dengan penghasilan di bawah UMP, dan masih kesulitan mengakses program afirmatif seperti subsidi rusun, bantuan usaha mikro, dan BPJS, akibat kendala administratif. - Ketimpangan akses pendidikan dan ekonomi
Meski Jakarta memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) tertinggi secara nasional (94,81 pada 2023), kesenjangan tetap nyata. Banyak perempuan di wilayah padat seperti Jakarta Utara dan Barat belum tersentuh pelatihan keterampilan kerja atau program wirausaha produktif. - Minimnya representasi perempuan dalam kebijakan
Dari 106 anggota DPRD DKI periode 2019–2024, hanya 18 (17%) adalah perempuan. Hal ini memperlemah kehadiran perspektif gender dalam kebijakan publik. Gubernur harus mendorong pengarusutamaan gender tidak hanya di dokumen, tetapi juga dalam praktik anggaran dan layanan. - Rendahnya rasa aman perempuan di ruang publik
Survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menunjukkan 83% perempuan di Jakarta pernah mengalami pelecehan di ruang publik, terutama di transportasi umum. Program seperti CCTV, ruang ramah perempuan, dan Satgas Pelindung Perempuan belum terintegrasi dan minim edukasi publik.
Seruan GERAK untuk Pemprov DKI Jakarta
Dalam semangat Hari Kartini, GERAK menyerukan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta untuk:
- Meningkatkan anggaran perlindungan perempuan dan anak setidaknya dua kali lipat dari tahun 2024.
- Menerapkan sistem layanan satu pintu berbasis komunitas untuk korban kekerasan.
- Menyediakan program ekonomi afirmatif berbasis kelurahan bagi perempuan kepala keluarga dan pekerja informal.
- Melakukan audit gender atas seluruh kebijakan dan program strategis gubernur.
- Melibatkan organisasi perempuan dan warga dalam pengawasan pelaksanaan program.
“Jakarta hanya akan maju jika perempuan tidak ditinggalkan. Hari Kartini harus menjadi momentum koreksi arah dan pengingat bahwa kemajuan kota harus berjalan beriringan dengan keadilan gender. Kartini Jakarta membutuhkan pemimpin yang hadir, mendengar, dan bertindak,” tegas Ketua Umum GERAK, Dhini M.***
