RADAR JAKARTA| Jakarta – Ketegangan politik nasional kembali memanas setelah ratusan purnawirawan TNI menyuarakan delapan tuntutan keras kepada pemerintah. Dukungan dan penolakan pun bermunculan dari berbagai pihak, memicu perdebatan publik yang kian tajam.
Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan tersebut yang digagas oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia menyebut, tuntutan itu sebagai bentuk nyata kecintaan terhadap Tanah Air.
“Kita mendukung 8 tuntutan ini,” ujar Mulyanto melalui unggahan di platform X pada Sabtu (19/4/2025). Ia pun mengajak publik untuk ikut menyuarakan pendapatnya. “Kalau elu, gaes? Mau nambahin atau bagaimana?” tambahnya.
Delapan tuntutan itu ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan. Banyak di antaranya menyinggung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya, termasuk desakan untuk mengganti Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka – yang juga merupakan putra Presiden Jokowi.
Tuntutan tersebut juga meminta dilakukannya reshuffle terhadap menteri-menteri yang dinilai pro-Jokowi.
PSI Tanggapi Tegas: Tuntutan Ini Ancaman Bagi Demokrasi
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menolak keras tuntutan tersebut. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyatakan bahwa permintaan untuk mengganti Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.
“Lebih dari 96 juta rakyat telah memilih pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Tuntutan itu jelas mengabaikan mandat rakyat,” tegas Andy dalam pernyataan resminya, Minggu (20/4).
Menurutnya, tekanan kepada MPR untuk mencopot pemimpin negara tanpa dasar hukum yang sah adalah preseden buruk bagi demokrasi Indonesia. “MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga superpower seperti era Orde Baru,” tambahnya.
Andy juga menyayangkan manuver politik ini yang dinilainya hanya menciptakan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. “Purnawirawan TNI seharusnya menjadi panutan dalam menjaga stabilitas dan menghormati pilihan rakyat,” ujarnya.
Ini Isi Lengkap 8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI:
Melalui video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun dengan judul “Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!”, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan delapan poin tuntutan berikut:
1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum dan tata pemerintahan negara.
2. Dukungan terhadap Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Penghentian Proyek Strategis Nasional seperti PIK 2 dan Rempang, karena dinilai merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
4. Penghentian tenaga kerja asing asal China dan pemulangan mereka ke negara asal.
5. Penertiban tambang-tambang ilegal, sesuai Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.
6. Reshuffle menteri yang diduga terlibat korupsi dan memiliki loyalitas terhadap mantan Presiden Jokowi.
7. Pengembalian fungsi Polri ke bawah Kemendagri, fokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
8. Usulan penggantian Wakil Presiden oleh MPR karena keputusan MK dianggap melanggar hukum dalam mengubah Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
Para tokoh besar yang menandatangani pernyataan tersebut antara lain:
Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui dan didukung oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Refly Harun: Setuju Keras, Tapi Perlu Diskusi untuk Poin UUD 1945
Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menanggapi pernyataan tersebut dalam videonya. Ia menyatakan sepakat dengan hampir seluruh poin, namun menggarisbawahi perlunya diskusi mendalam terkait wacana kembali ke UUD 1945 asli.
“Kalau mau jujur, ya, saya sepakat keras. Hanya saja, soal kembali ke UUD 1945 perlu perdebatan ilmiah dan akademik. Apakah itu jalan terbaik untuk masa depan Indonesia atau tidak,” ujar Refly.***
