RADAR JAKARTA|Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera melakukan pembenahan internal demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam respons atas pengakuannya bahwa kedua institusi tersebut tidak luput dari kekurangan, sebagaimana lembaga-lembaga negara lainnya.
“Meskipun ada kekurangan, ada unsur-unsur yang belum baik ya, semua lembaga kita memang punya kekurangan. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Presiden Prabowo dalam tayangan YouTube salah satu Media Nasional, Senin (7/4/2025)
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pembenahan harus dilakukan secara internal oleh institusi terkait, sebelum dirinya terpaksa turun tangan sebagai pemegang mandat rakyat.
“Mari kita perbaiki. Saya tegas terus ke TNI dan Polri: bereskan, bersihkan diri kalian sebelum saya ambil tindakan atas nama pemegang mandat rakyat,” tegasnya.
Selain menyoroti pentingnya reformasi di tubuh TNI dan Polri, Presiden Prabowo juga menanggapi polemik revisi Undang-Undang TNI yang belakangan menuai kritik dari sebagian masyarakat. Ia membantah tudingan bahwa revisi RUU tersebut bermuatan militerisme atau menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
“Menurut saya, UU TNI itu bukan isu besar. Tidak ada niat untuk menghadirkan militerisme. Semua prajurit yang akan masuk jabatan sipil harus pensiun dini,” kata Kepala Negara.
Ia menjelaskan bahwa hanya lembaga-lembaga tertentu yang memang diperkenankan menempatkan prajurit aktif dalam jabatan sipil, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Basarnas.
“Kalau kejaksaan, itu ada jaksa pidana militer. Hakim agung pun ada kamar militer. Semuanya ada alasannya, dan ini hanya memformalkan yang selama ini sudah berjalan,” pungkas Prabowo.
Dengan pernyataan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap profesionalisme aparat keamanan sekaligus menepis kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil.***
