RADAR JAKARTA | Yogyakarta – Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) dan The Indonesian Power for Democracy (IPD) menyelenggarakan Kuliah Umum dan Buka Puasa Bersama bertajuk Transformasi Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kedaulatan Rakyat.
Kuliah umum ini membahas perubahan yang terjadi di desa sejak diterbitkannya UU No.6 Tahun 2014, yang kemudian direvisi menjadi UU No.3 Tahun 2024. Meskipun ada perubahan regulasi, desa masih menghadapi banyak tantangan dalam mencapai kedaulatan dan kesejahteraan. Sejumlah kebijakan pemerintah pusat justru membatasi kewenangan desa, seperti alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program lainnya yang mengurangi kemampuan desa dalam mengatur dirinya sendiri.
Kuliah umum dibuka oleh Ketua STPMD “APMD” Dr. Sutoro Eko Yunanto, yang membawakan materi Transformasi Kemandirian dan Kedaulatan Desa. Ia mengangkat dua sudut pandang tentang desa:
- Esensialisme, yang melihat desa sebagai sumber nilai tradisi dan budaya yang menjadi inspirasi dalam pembentukan negara-bangsa.
- Modernisme, yang menganggap desa sebagai entitas tertinggal dan harus dimodernisasi, namun dalam praktiknya justru mengurangi kedaulatan desa dengan birokrasi dan teknokrasi yang membatasi peran pemerintah desa.
Ketua Presidium ISKA, Luky Agung Yusgiantoro, B.Sc., M.Sc., Ph.D., yang diwakili oleh Sekjen ISKA Dr. Ch. Arie Sulistiono, membawakan materi Kontribusi dan Partisipasi Sarjana Katolik dalam Memperkuat Kedaulatan dan Kemandirian Desa. Ia menegaskan bahwa desa adalah fondasi kedaulatan negara. Jika desa tidak berdaulat dan sejahtera, maka negara juga akan mengalami ketimpangan.
Selanjutnya, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A. dari FISIPOL UGM menyampaikan materi Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat untuk Siapa?. Menurutnya, pembangunan desa sering dianggap sebagai inisiatif pemerintah pusat, padahal itu adalah hasil kerja keras rakyat yang seharusnya diorkestrasi oleh pemerintah, bukan dijadikan proyek semata.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman, membahas Transformasi Desa Menghadapi Perubahan Kebijakan Pemerintah. Ia menekankan bahwa desa memiliki hak asal-usul dalam mengatur kepentingan masyarakatnya, namun kebijakan yang terlalu sentralistik sering kali menjadikannya sekadar objek pembangunan tanpa kewenangan nyata.
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Dr. Gregorius Sahdan, M.A., dalam materinya Desa dalam Kepungan Negara, mengkritisi kebijakan yang menghambat desa, termasuk penggunaan dana desa untuk program-program sektoral seperti BLT, stunting, SDGs, dan ketahanan pangan. Ia menilai desa sering kali hanya menjadi alat pelaksanaan program kementerian tanpa diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan sendiri.
Kuliah umum ini bertujuan meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam memperkuat kapasitas desa. Acara yang digelar di Ruang M. Soetopo STPMD “APMD” ini dihadiri hampir 200 peserta dari kalangan pegiat desa, aktivis, dosen, dan mahasiswa.
Sebagai tindak lanjut, ISKA berkomitmen untuk bekerja sama dengan STPMD “APMD” dalam penerbitan buku kajian tentang desa, guna memperdalam pemahaman mengenai kedaulatan dan kesejahteraan desa di Indonesia.
