RADAR JAKARTA|Jakarta – Penunjukan Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN) oleh Kementerian BUMN menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Dikenal sebagai musisi, Ifan dianggap tidak memiliki latar belakang yang relevan di industri film, sehingga publik mempertanyakan kredibilitas serta kompetensinya dalam memimpin perusahaan pelat merah tersebut.
Keraguan terhadap kepemimpinan Ifan semakin menguat setelah ia kedapatan datang terlambat dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi VI DPR RI ke kantor PFN di Jatinegara, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025). Sidak tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang tiba di lokasi pada pukul 09.00 WIB. Namun, Ifan baru terlihat hadir sekitar pukul 09.40 WIB, membuat para anggota dewan menunggu hampir satu jam.
Cuplikan video yang menunjukkan keterlambatan Ifan pun beredar luas di media sosial dan menjadi bahan perbincangan hangat. Sejumlah netizen mengkritik sikap Ifan yang dinilai tidak profesional. “Gue jadi lu malu, bang. Udah bukan di bidang lu, telat lagi,” tulis salah satu netizen. Bahkan, ada yang menyebut penunjukannya sebagai hasil dari faktor “orang dalam” tanpa mempertimbangkan kompetensi.
Menanggapi berbagai kritik, Ifan akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki pengalaman di industri film, termasuk menjadi produser eksekutif pada tahun 2021 untuk sebuah film yang tayang di platform OTT milik pemerintah dan menjadi salah satu film terlaris. “Aku pernah produksi film, executive producer, salah satu film yang paling laku di OTT pemerintah,” ujarnya. Selain itu, ia juga terlibat dalam produksi film dokumenter “Kemarin” yang mengisahkan perjalanan band Seventeen.
Namun, hal ini tampaknya belum cukup untuk meredam kritik. Proses pengangkatannya sebagai Direktur Utama PFN masih terus dipertanyakan, terutama karena PFN merupakan perusahaan strategis yang diharapkan menjadi pusat produksi konten nasional. Sejumlah pihak mendesak transparansi lebih lanjut terkait kriteria pemilihan pemimpin BUMN, agar perusahaan dapat dikelola oleh individu yang benar-benar berkompeten di bidangnya.
Sementara itu, sidak yang dilakukan DPR RI bertujuan untuk meninjau kondisi gedung PFN yang dikabarkan kurang terawat. Setelah kedatangan Ifan, jajaran DPR dan manajemen PFN melakukan inspeksi ke berbagai bagian kantor untuk melihat kondisi infrastruktur yang ada.
Hingga kini, perdebatan mengenai kepemimpinan Ifan Seventeen di PFN masih terus bergulir. Masyarakat menantikan langkah selanjutnya dari Ifan dalam menjawab tantangan serta ekspektasi yang dibebankan kepadanya sebagai pemimpin perusahaan film milik negara. (*)
