RADAR JAKARTA | Jakarta – Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo berpendapat belum adanya publikasi APBN Kita yang biasanya dirilis setiap bulan menjadi tanda tanya publik. Namun dia masih berkeyakinan bahwa penundaan publikasi dan pelaporan ini hanya soal waktu (timing) saja.
Ada beberapa dinamika yang perlu dilakukan penyesuaian (adjustment), seperti Inpres 1/2025 dan beberapa kebijakan turunan yang dikeluarkan pemerintah di awal tahun. Untuk dapat menangkap dan menyinkronkan kebijakan secara lebih utuh, mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Jika sebelumnya bulanan, di awal tahun ini periode dua-bulanan mungkin lebih tepat dan representatif.
Andreas berpandangan bahwa tradisi yang sudah dibangun selama ini, yaitu publikasi APBN Kita, terbukti baik untuk membangun kepercayaan investor, pasar, dan publik. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu diharapkan polemik menganai publikasi APBN Kita tidak berlarut-larut sehingga sehingga bisa kontraproduktif.
Kejadian penundaan dalam pelaporan data APBN Kita secara bulanan ini membuat publik dan para investor bertanya-tanya mengenai kondisi keuangan pemerintah. Mengapa ini terjadi dan bagaimana menyikapi keterlambatan rilis APBN Kita ini?
Oleh karena itu, dalam rangka menjaga akuntabilitas keuangan negara, BAKN DPR RI mendorong agar segera dilakukan konferensi pers dalam rangka publikasi APBN Kita. Semoga ini dapat mengurangi spekulasi dan memulihkan kepercayaan investor, pasar, dan publik. Kita semua berharap pemerintah lebih responsif dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, APBN Kita periode Januari 2025 hingga saat ini belum juga dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan. Pola selama ini laporan APBN Kita secara rutin dilaporkan setiap bulannya, padahal saat ini sudah memasuki bulan Maret. Dalam hal ini, “APBN Kita” adalah publikasi bulanan Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
