RADAR JAKARTA| Jakarta – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi pembicara kunci dalam Tokyo Conference 2025 yang bertema “International Cooperation and Restoration of Peace”. Konferensi ini diselenggarakan di Tokyo Prince Hotel pada Selasa, 4 Maret 2025.
Tokyo Conference merupakan forum tahunan yang menghadirkan para pemimpin dunia serta think tanks dari 10 negara demokrasi untuk membahas isu-isu global. Tahun ini, acara yang digelar oleh The Genron NPO juga menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebagai pembicara.
Seruan SBY untuk Penguatan Multilateralisme
Dalam pidato kuncinya, SBY menyoroti pentingnya kerja sama internasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan menurunnya kepercayaan antarnegara.
“Kita hidup di dunia yang semakin terfragmentasi, ditandai dengan meningkatnya persaingan geopolitik, menurunnya kerja sama, dan meningkatnya ketidakpercayaan. Tahun ini menandai 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II dan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sudah sepantasnya kita mengingat kembali alasan utama didirikannya PBB: membangun tatanan internasional berbasis aturan, di mana semua negara besar maupun kecil, kaya maupun miskin memiliki kesetaraan,” ujar SBY.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa negara-negara harus berkomitmen untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan, serta saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing.
SBY juga menyoroti kelemahan PBB dalam meredam konflik global, termasuk krisis kemanusiaan di Gaza dan perang di Ukraina. Ia menegaskan bahwa kegagalan PBB mencerminkan kemunduran multilateralisme.
“Setiap kegagalan PBB adalah kekalahan multilateralisme, dan setiap keberhasilannya adalah kemenangan multilateralisme. Jika negara-negara tidak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, maka PBB tidak dapat berfungsi. Solusi utama bagi multilateralisme yang melemah adalah memperkuat PBB, meningkatkan operasi penjagaan perdamaian, serta menciptakan sistem pendanaan yang stabil agar tidak ada kekuatan besar yang dapat mengintimidasi organisasi ini,” tegasnya.
Menutup pidatonya, SBY mengajak seluruh negara untuk kembali ke jalur kerja sama global. “Untuk menghindari bencana iklim, perang, dan penderitaan manusia, mari kita kembali pada kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengatasi masalah global sendirian,” pungkasnya.
Dukungan Jepang terhadap Multilateralisme
Dalam sesi terpisah, Sekjen PBB Antonio Guterres, melalui pesan video, menegaskan peran Jepang sebagai pilar kuat dalam menjaga stabilitas dunia.
“Jepang adalah pemimpin dalam mendukung multilateralisme dan tatanan dunia internasional. Kami sangat menghargai komitmen Jepang dalam mewujudkan perdamaian dunia serta upayanya dalam menghapuskan senjata nuklir,” ujar Guterres.
Mantan PM Jepang Fumio Kishida turut menegaskan komitmen negaranya dalam mendukung multilateralisme dan reformasi PBB. “Dukungan Jepang terhadap multilateralisme tidak akan tergoyahkan. Kita perlu bekerja sama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat internasional, termasuk melalui reformasi PBB,” katanya.
Pertemuan Bilateral Indonesia-Jepang
Sebelum menyampaikan paparannya di Tokyo Conference 2025, SBY bertemu dengan mantan PM Jepang Fumio Kishida, didampingi oleh Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akhmadi. Dalam pertemuan tersebut, SBY memastikan telah berdiskusi dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk semakin memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang.
Kishida menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis bagi Jepang dan meyakini hubungan kedua negara akan semakin erat di masa mendatang.
Dubes Heri Akhmadi menambahkan bahwa kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Jepang, yang disepakati pada akhir 2023, menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih kuat di berbagai sektor. “Kesepakatan ini mencerminkan tujuan bersama dalam berbagai kepentingan strategis dan menjadi fondasi untuk semakin memperkuat hubungan bilateral ke depan,” ujarnya.
Heri juga hadir dalam Tokyo Conference 2025, didampingi Koordinator Fungsi Politik Ali Andika Wardhana dan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya Muhammad Al Aula.***
