Radarjakarta.id | SURABAYA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Kebijakan ini diambil dengan alasan keterbatasan anggaran pemerintah, di mana Presiden menyatakan bahwa Rp10.000 dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com, menyebut keputusan tersebut rasional dari sudut pandang pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan kualitas program tetap terjaga meski anggaran terbatas.
“Keputusan ini mungkin rasional bagi pemerintah, tetapi dari sudut pandang rakyat, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa dengan anggaran terbatas, makan bergizi tetap layak dan memenuhi standar gizi,” ujar Prof. Jusuf dalam wawancara bersama UNAIR NEWS, Senin (16/12/2024).
Prof. Jusuf menyoroti perlunya komunikasi kebijakan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai bahwa pernyataan pejabat sering kali menjadi pegangan rakyat, sehingga jika tidak terealisasi dapat menimbulkan kekecewaan.
“Omongan pejabat itu ibarat kebijakan yang tidak tertulis. Jika tidak terealisasi, bisa mengecewakan rakyat. Pemerintah harus berhati-hati dan transparan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan ini,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan yang konsisten agar program MBG, sebagai salah satu janji kampanye Presiden, tidak kehilangan esensinya.
Prof. Jusuf menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, khususnya stunting. Ia menekankan bahwa kualitas program harus dipertahankan tanpa mengorbankan janji kampanye.
“Jika janji kampanye adalah makan bergizi gratis, itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitas. Jika ada perubahan, pemerintah harus menjelaskan secara transparan kepada masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Prof. Jusuf mengingatkan pemerintah untuk mengutamakan empati dalam melaksanakan program ini.
“Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Prinsip ini harus menjadi pegangan, agar pemerintah sungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program MBG,” pungkasnya.
Program MBG menjadi tantangan besar bagi pemerintah di tengah keterbatasan anggaran. Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.
Prof. Jusuf menutup dengan harapan bahwa pemerintah dapat menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan MBG yang efektif dan berkelanjutan.
