Radarjakarta.id | JAKARTA – Ratusan warga dari Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Mereka menuntut keadilan atas ganti rugi tanah terkait pembangunan Bendungan Lau Simeme, yang dianggap tidak berkeadilan.
Bendungan Lau Simeme, yang berlokasi di Kecamatan Biru-Biru dan mencakup area seluas 480,02 hektare, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2024. Namun, proyek strategis nasional ini meninggalkan luka bagi masyarakat terdampak, yang menolak nilai ganti rugi sebesar Rp15.000 per meter. Nilai tersebut jauh di bawah harga pasaran yang mencapai Rp400.000 per meter.
Aksi damai ini diikuti oleh perwakilan dari lima desa terdampak: Desa Kuala Dekah, Desa Sari Laba Jahe, Desa Rumah Gerat, Desa Mardinding Julu, dan Desa Penen. Dengan menumpang dua bus, mereka menempuh perjalanan tiga hari dua malam dari Deli Serdang menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden.
Salah satu peserta aksi, yang hadir bersama keluarganya, mengungkapkan bahwa nilai ganti rugi yang ditawarkan tidak adil. “Kami hanya ditawari Rp15.000 per meter, sementara harga pasaran mencapai Rp400.000 per meter. Kami sudah tidak tahu harus mengadu ke mana lagi, kecuali kepada Bapak Presiden Prabowo. Kami berharap mafia tanah yang bermain di balik proyek ini bisa diberantas,” ujarnya.
Warga juga menyoroti sejumlah janji pemerintah yang belum direalisasikan, termasuk relokasi makam, perbaikan cagar budaya, serta pembangunan kembali kantor desa dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang terdampak proyek.
Peserta aksi menambahkan bahwa ketidakadilan ini telah menyebabkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, mulai dari intimidasi, stres yang berujung pada penyakit serius seperti serangan jantung dan kanker, hingga meningkatnya angka pengangguran. Bahkan, beberapa warga dikabarkan meninggal dunia dalam perjuangan mereka mencari keadilan.
Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan ini. “Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan kebijakan yang adil atas masalah ini. Kami memohon keadilan dan hak atas tanah kami yang telah diambil,” tegas salah satu perwakilan warga.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Para peserta menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti hingga hak-hak mereka terpenuhi.
“Kami bukan pencuri atau perampok. Kami hanya menuntut keadilan sesuai sila kelima, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Tanah kami telah diambil, dan hak kami dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas salah satu peserta aksi.
