Oleh: Dr. Benny Susetyo
Radarjakarta.id | JAKARTA – Dalam hitungan bulan, masyarakat Indonesia akan terlibat dalam salah satu proses demokrasi paling penting. Yaitu, Pilkada serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Pemilihan ini bukan sekadar rutinitas politik, melainkan momentum penting yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Pemilihan langsung, yang menjadi bagian dari sistem demokrasi Indonesia, bertujuan untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan dihargai.Namun, perjalanan demokrasi di Indonesia masih penuh tantangan.
Salah satu persoalan terbesar adalah memastikan bahwa demokrasi ini tidak dicemari oleh kepalsuan. Pemimpin yang terpilih harus benar-benar memiliki jiwa kerakyatan, mampu menyejahterakan rakyatnya, dan bukan sekadar mengisi posisi kekuasaan.
Demokrasi sejati memerlukan integritas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang berjiwa kerakyatan adalah pemimpin yang memahami dan merasakan kebutuhan serta aspirasi rakyatnya. Mereka bukan hanya pemimpin yang berada di menara gading kekuasaan, tetapi pemimpin yang turun ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat, dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.
Pemimpin seperti ini mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengembangkan potensi lokal.
Namun, lebih dari itu, pemimpin yang berjiwa kerakyatan harus mampu berpikir global dan bertindak lokal. Mereka harus memahami dinamika global dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal.
Pemimpin harus dapat mengintegrasikan kebijakan global yang relevan dengan konteks lokal untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari demokrasi yang berdaulat adalah memperjuangkan kesehatan rakyat dan keadilan sosial.
Bung Karno, dalam ajarannya, menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah. Pemikiran ini tetap relevan hingga kini. Kesejahteraan rakyat adalah fondasi dari demokrasi yang kuat dan stabil.
Bung Karno memperkenalkan konsep Marhaenisme, yang diambil dari nama seorang petani kecil bernama Marhaen. Marhaenisme menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan kaum melarat, termasuk petani kecil, pedagang miskin, dan rakyat miskin lainnya. Marhaenisme adalah bentuk lokal dari marxisme yang telah disaring dan disesuaikan dengan kultur bangsa Indonesia.
Ajaran ini menekankan bahwa demokrasi hanya dapat terwujud jika ada keseimbangan sosial ekonomi.Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, bekerja keras untuk orang lain, dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
